FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usul pembentukan koalisi permanen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang disuarakan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia masih terus menjadi perdebatan.
Ide itu bahkan belakangan menuai dukungan dari Waketum PAN, Viva Yoga Mauladi. Malah, dia menyarankan agar koalisi permanen masuk pembahasan di RUU Pemilu.
“Jika koalisi permanen menjadi keputusan politik seluruh partai, harus masuk di pasal di UU Pemilu,” ujar Viva Yoga.
Merespons wacana yang berkembang itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyebutkan perlu pengkajian secara matang ketika berencana memasukkan ketentuan koalisi permanen dalam Undang-Undang Pemilu.
“Menurut saya, harus hati-hati kemudian memasukkan itu secara formal,” kata Doli menjawab awak media seperti dikutip Jumat (12/12).
Legislator Komisi II DPR RI itu mengatakan komunikasi antarpartai menjadi tak fleksibel ketika koalisi permanen terbentuk.
Sebab, kata Doli, koalisi biasanya terbentuk sebelum pelaksanaan pemilu. Setelah kontestasi, partai masih perlu berkomunikasi dengan kubu seberang.
Itu nanti bisa mengarah kepada terjadi kekakuan politik, tidak adanya kelenturan di dalam menyusun visi dan program bersama itu,” ujarnya.
Toh, kata anggota Baleg DPR RI itu, Indonesia selama ini tidak pernah menerapkan koalisi permanen, karena kerja sama politik biasanya temporer.
Doli mengatakan dinamisnya perpolitikan di Indonesia yang membuat koalisi tidak pernah permanan, melainkan temporer.
“Partai politik itu juga tentu akan mengikuti perkembangan tentang cara memulai visi, misi, cara program yang harus dia sampaikan kepada publik dalam perode tertentu,” kata dia.
Toh, kata Doli, penerapan koalisi permanen membuat keterlibatan pihak lain berperan di pemerintah menjadi terbatas.
“Jadi takutnya nanti kalau dikunci di dalam koalisi permanen, ya, nanti tidak ada keleluasaan untuk menyusun visi yang lebih luas, karena keterikatan satu sama lain antara kepentingan politik,” kata dia.
Sebelumnya, Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia menganggap penting pembentukan koalisi permanen demi menjaga stabilitas pemerintahan Prabowo. Hal demikian dikatakan Bahlil saat puncak peringatan HUT ke-61 Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat kemarin.
“Kalau perlu dibuatkan koalisi permanen. Jangan koalisi on-off, jangan koalisi in-out, jangan koalisi di sana senang, di sini senang, dimana-mana hatiku senang,” ujarnya.
Menteri ESDM itu menekankan solidaritas antarpartai pemerintah menjadi penting dalam menghadapi tantangan ke depan. “Kalau mau menderita, menderita bareng-bareng. Kalau mau senang, senang bareng-bareng,” kata Bahlil. (fajar)
