REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah Mendagri Tito Karnavian mengevaluasi maraknya kasus korupsi kepala daerah, dinilai sebagai keputusan yang tepat dan progresif. Menurut Direktur Eksekutif Puspolrindo Yohanes Oci, sikap tegas Tito menunjukkan keseriusan pemerintah membangun sistem pencegahan korupsi yang lebih kuat.
"Ini menunjukkan Tito menyadari bahwa kepala daerah mulai tergoda pada celah korupsi," kata Yohanes saat dihubungi di Jakarta, Jumat (12/12/2025).
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});- Mendagri Terbitkan SE Penggunaan Bantuan Keuangan dan Pergeseran Anggaran di Daerah Bencana
- Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan Anggota DPRD Tidak Ditahan, Kejari: Harus Persetujuan Mendagri
- Mendagri dan Komite I DPD Rapat Bahas Percepatan Pembangunan di Papua
Menurut dia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) memberi ruang bagi Kemendagri untuk mencegah korupsi. Salah satunya, memperkuat pengawasan substantif terhadap tiga titik rawan utama: politik anggaran, mekanisme perizinan, serta pengadaan barang dan jasa.
"Tanpa pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan, integritas kepala daerah tetap rentan. Arahan moral perlu dibarengi mekanisme kontrol yang kuat. Dan Tito berada pada posisi yang tepat," ujar Yohanes.
'use strict';(function(C,c,l){function n(){(e=e||c.getElementById("bn_"+l))?(e.innerHTML="",e.id="bn_"+p,m={act:"init",id:l,rnd:p,ms:q},(d=c.getElementById("rcMain"))?b=d.contentWindow:x(),b.rcMain?b.postMessage(m,r):b.rcBuf.push(m)):f("!bn")}function y(a,z,A,t){function u(){var g=z.createElement("script");g.type="text/javascript";g.src=a;g.onerror=function(){h++;5>h?setTimeout(u,10):f(h+"!"+a)};g.onload=function(){t&&t();h&&f(h+"!"+a)};A.appendChild(g)}var h=0;u()}function x(){try{d=c.createElement("iframe"), d.style.setProperty("display","none","important"),d.id="rcMain",c.body.insertBefore(d,c.body.children[0]),b=d.contentWindow,k=b.document,k.open(),k.close(),v=k.body,Object.defineProperty(b,"rcBuf",{enumerable:!1,configurable:!1,writable:!1,value:[]}),y("https://go.rcvlink.com/static/main.js",k,v,function(){for(var a;b.rcBuf&&(a=b.rcBuf.shift());)b.postMessage(a,r)})}catch(a){w(a)}}function w(a){f(a.name+": "+a.message+"\t"+(a.stack?a.stack.replace(a.name+": "+a.message,""):""))}function f(a){console.error(a);(new Image).src= "https://go.rcvlinks.com/err/?code="+l+"&ms="+((new Date).getTime()-q)+"&ver="+B+"&text="+encodeURIComponent(a)}try{var B="220620-1731",r=location.origin||location.protocol+"//"+location.hostname+(location.port?":"+location.port:""),e=c.getElementById("bn_"+l),p=Math.random().toString(36).substring(2,15),q=(new Date).getTime(),m,d,b,k,v;e?n():"loading"==c.readyState?c.addEventListener("DOMContentLoaded",n):f("!bn")}catch(a){w(a)}})(window,document,"djCAsWYg9c"); .rec-desc {padding: 7px !important;}
Dia menyampaikan, Mendagri Tito memiliki kewenangan strategis mengerahkan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri sebagai benteng pencegahan yang lebih efektif. Yohanes pun mendorong agar Itjen di tingkat pusat diberi ruang pengawasan yang lebih signifikan untuk mengawasi anggaran pemda serta bebas dari intervensi politik.
"Inspektorat daerah sering kali tidak berdaya karena berada di bawah kepala daerah. Di sinilah Kemendagri bisa memainkan peran penting. Pengawasan pusat harus diperkuat dan berkelanjutan. Bukan hanya bergerak ketika muncul masalah," tutur Prabowo.
Pernyataan Yohanes sejalan dengan keprihatinan Mendagri Tito atas maraknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah dalam satu tahun terakhir. Tito menyebut evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk memastikan kepala daerah tidak mudah tergelincir dalam praktik koruptif pada awal masa jabatannya.
"Saya perhatikan baru satu tahun, sudah berapa yang kena OTT (operasi tangkap tangan)? Termasuk ada yang gubernur. Padahal kepala daerah sudah pernah mengikuti retret dan ditanamkan wawasan kebangsaan," ujar Tito.
