RIBUAN pekerja perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung (Babel) belum terkover BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini disampaikan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kabupaten Bangka Jamaludin saat bertemu Bupati Bangka Fery Insani.
Ia mengatakan APKASINDO merupakan wadah organisasi bagi petani sawit. Total, ada sebanyak 164 organisasi APKASINDO di seluruh kabupaten di Indonesia dari sebanyak 22 Provinsi penghasil sawit. “APKASINDO adalah mitra pemerintah karena ada sumbangsih yang diberikan melalui Dana Bagi Hasil Sawit (DBHS),” kata Jamaludin.
Oleh karena itu, dirinya menyampaikan sejumlah keluhan bahwa pada dasarnya DBHS tersebut dapat kembali ke petani sawit. “Persoalan pertama petani sawit, kita tidak pernah dilibatkan dalam penentuan BPJS ketenagakerjaan, padahal itu dari DBHS,” ucapnya.
Menurutnya, yang seharusnya terkover BPJS Ketenagakerjaan tersebut adalah para pekerja sawit seperti pemanen, tukang loading, sopir dan tukang nyemprot. “Terus selama ini yang menaungi BPJS Ketenagakerjaan berada di Dinsos padahal seharusnya di Disnaker,” jelasnya.
Pihaknya pun menyayangkan hal itu lantaran acapkali orang-orang yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan dari DBHS tersebut tidak tepat sasaran dan bukan untuk petani sawit.
Selain itu, dirinya juga mengeluhkan lantaran dinas-dinas terkait tidak pernah melibatkan APKSINDO untuk berkoordinasi perihal BPJS Ketenagakerjaan para petani sawit. “Dinas-dinas tidak pernah melibatkan, padahal kan yang tahu kondisi di lapangannya kami. Yang tahu orang-orangnya kami,” ungkapnya.
Lebih lanjut, pihaknya juga menyampaikan supaya ke depannya proses pembuatan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB) sawit dipermudah.
Pasalnya, ketika sudah mempunyai STDB, petani dapat lebih mudah mengajukan bantuan pupuk dan lain sebagainya. Terlebih lagi, menurut Jamaludin, seharusnya DBHS tersebut yang dijadikan sumber dana untuk mengurus STDB sawit petani.
“DBHS itu adalah usulan APKASINDO waktu itu saat demo-demo ramai di Jakarta. Masalah STDB ini adalah legalitas, karena itu juga duit dari DBHS petani. Bisa ada keuntungannya juga buat pemda, karena kalau ada STDB bisa ditarik PBB-nya,” ungkapnya.
Kemudian, pihaknya juga menyampaikan keluhan atau kecurigaan tentang timbangan TBS sawit di perusahaan yang dianggap tidak pas. “Kami meminta timbangan itu ditera ulang secara rutin setiap 3 bulan sekali,” jelasnya.
Lebih lanjut, Jamaludin juga menyampaikan permohonan kepada Bupati Bangka untuk membantu menyosialisasikan program beasiswa anak petani yang menurutnya belum banyak diketahui dan diminati masyarakat. “Padahal itu program yang bagus, dikasih beasiswa dan prospek kerjanya juga bagus,” ujarnya.
DANA BAGI HASIL SAWIT BANGKA
Bupati Bangka, Fery Insani menyambut baik dan mengakomodasi keluhan para petani sawit yang tergabung dalam APKASINDO Bangka tersebut. Didampingi staf dari bidang anggaran, Fery menyampaikan bahwa DBHS Kabupaten Bangka untuk 2026 sebesar Rp2,8 miliar.
Dari dana tersebut, Rp200 juta di antaranya dapat diperuntukkan bagi BPJS Ketenagakerjaan petani sawit. Dengan premi Rp16.800 per orang per bulan, dihitungnya dana tersebut dapat mengkover BPJS Ketenagakerjaan 1.000 orang.
“Dari data Dinsos, ada puluhan ribu lagi pekerja perkebunan kita yang belum terkover BPJS Ketenagakerjaan. Lewat DBHS ini, nanti bisa lah setiap tahun seribu yang kita cover,” ungkap Fery.
Dirinya pun memerintahkan jajarannya untuk ke depan melibatkan APKASINDO Bangka dalam hal urusan BPJS Ketenagakerjaan petani sawit tersebut. Lebih lanjut, perihal STDB sawit dirinya juga telah mendelegasikan tugas ke Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Bangka untuk mengurusi hal tersebut.(E-2)
