FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ikut menyuarakan penetapan bencana alam di tiga provinsi ujung barat pulau Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, ditetapkan sebagai bencana nasional.
Bencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Wilayah Sumatera telah berlangsung selama sekitar dua pekan.
Dengan melihat korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan yang ditimbulkan, sampai saat ini, belum ada tanda-tanda bencana alam di tiga provinsi tersebut, ditetapkan sebagai bencana nasional.
Anies mengatakan, setelah melihat langsung dengan mata kepala kerusakan infrastruktur, serta korban terdampak bencana di Aceh Tamiang, Langkat Sumut, dan Padang Sumbar, sulit untuk menyebut bencana ini sebagai bencana biasa yang dapat ditangani sendiri oleh daerah.
“Menurut saya kita sudah harus bisa mengakui ini sebagai bencana nasional. Ini soal keberanian mengakui bahwa skala kerusakan dan penderitaan sekarang memang butuh kekuatan negara,” kata Anies dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, dikutip pada Sabtu (13/12).
Anies mengaku miris dan prihatin setelag melihat langsung getirnya para ibu yang kehilangan rumah, anak-anak yang belum bisa sekolah, serta bapak-bapak yang lahannya tertimbun oleh kayu dan lumpur.
Dengan status bencana nasional, kata dia, pemerintah pusat punya ruang lebih besar untuk mengerahkan anggaran, personel, alat berat, dan program pemulihan tanpa ragu ragu.
Mantan Calon Presiden di Pilpres 2024 itu juga menilai, penetapan status bencana nasional ini akan memberikan dampak yang luas untuk masyarakat.
“Kalau jadi bencana nasional statusnya maka aliran logistik bisa lebih deras, makanan, air bersih, obat obatan, tenda layanan kesehatan, sampai dukungan psikososial, dan akses jalan yang putus bisa lebih cepat dibuka karena alat berat, TNI, dan semua instansi bisa digerakkan lebih masif,” jelas Aniea.
Ke depan, sambung Anies, program perbaikan rumah, sekolah, jalan, bantuan usaha kecil juga bisa lebih kuat karena dibiayai negara. Bukan hanya mengandalkan APBD yang terbatas.
Menurutnya, belum terlambat untuk menetapkan status bencana yang terjadi akhir November itu menjadi bencana nasional sebab tanggap darurat masih berlangsung, pemulihan pascabencana akan panjang. Keputusan yang diambil pada hari ini akan menentukan seberapa kuat dukungan negara kepada masyarakat.
“Bagi para korban status bencana nasional jadi pesan bahwa negara benar-benar melihat dan menganggap ini sebagai urusan bersama bukan sekedar urusan daerah,” tegasnya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah berkali-kali menegaskan komitmen penuh pemerintah pusat dalam percepatan pengiriman bantuan dan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatra.
Presiden pun menyampaikan bahwa rencana penanganan telah disiapkan, termasuk perbaikan jembatan yang rusak, jalan-jalan yang longsor, dan pemulihan listrik di daerah terdampak.
Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf terkait keterbatasan pemerintah dalam menyelesaikan seluruh penanganan secara instan.
Meski demikian, Kepala Negara menegaskan bahwa masyarakat tidak sendirian. Seluruh jajaran pemerintah dan aparat di lapangan akan terus bekerja keras untuk menangani bencana ini.
“Negara hadir sepenuhnya untuk mendampingi dan membantu masyarakat yang terdampak bencana. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait bergerak bersama untuk mempercepat pemulihan di wilayah terdampak,” tegas Presiden Prabowo.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam keterangan pers di Posko Nasional Penanggulangan Bencana di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025) lalu mengungkap instruksi Presiden Prabowo agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional.
Termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai (DSP).
Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital.
Selain itu, struktur komando terus diperkuat melalui posko terpadu di provinsi dan kabupaten yang didukung BNPB, TNI, Polri, dan kementerian terkait. Sistem distribusi logistik dipastikan berjalan cepat untuk menjangkau wilayah-wilayah yang terputus aksesnya. (Pram/fajar)
