Kementan Sampaikan Penjelasan Soal Bantuan untuk Wilayah Terdampak Bencana

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan klarifikasi terkait isu penyelewengan bantuan untuk korban bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Klarifikasi tersebut disampaikan saat pelepasan bantuan Kementan Peduli di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

“Di saat kondisi kita susah begini, ada kena bencana, harusnya kita peduli dulu. Kalau ada yang salah, korupsi di pertanian, aku pastikan 1 x 24 jam saya pecat. Kalau dalam perjalanan ada yang main-main, kami yang melapor langsung ke penegak hukum agar dihukum seberat-beratnya,” kata Mentan Amran.

Ia menjelaskan bahwa informasi yang sempat beredar terkait jumlah bantuan disebabkan oleh kesalahan penulisan satuan.

“Begitu muncul beritanya, kami langsung cek dimana salahnya. Itu keliru dalam penulisan. Yang dikatakan 21.000 itu bukan kilogram tetapi 21.000 paket, satu paket 5 kilogram, dan ini bantuannya dalam bentuk barang,” ujar Mentan Amran.

Menurutnya, bantuan yang disalurkan Kementan Peduli berbentuk logistik dan berasal dari kontribusi mitra kerja Kementerian Pertanian.

“Bantuan Kementan Peduli pengiriman itu bentuk barang. Dan itu barang yang dikirim para pengusaha, pengusaha minyak goreng kirim minyak goreng, pengusaha mie kirim mie instan. Jadi dalam bentuk barang kami kirim, kami kawal,” terangnya.

Mentan Amran juga menanggapi pemberitaan media terkait kekeliruan data tersebut dan menyatakan bahwa klarifikasi dilakukan setelah dilakukan pengecekan internal.

“Saya apresiasi media. Kalau ada kesalahan, kami perbaiki. Tapi jangan dibawa ke arah fitnah. Ini masa bencana, kita fokus bantu saudara-saudara kita,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, bantuan yang dihimpun melalui program Kementan Peduli mencapai total Rp75,85 miliar. Bantuan tersebut berasal dari kontribusi pegawai, pejabat Kementan, serta perusahaan mitra.

Selain bantuan tersebut, pemerintah juga menyalurkan bantuan lain bagi wilayah terdampak bencana dengan total nilai Rp1,249 triliun. Bantuan tersebut terdiri atas bantuan reguler senilai Rp918 miliar serta bantuan non reguler berdasarkan permintaan pemerintah daerah terdampak sebesar Rp 330 miliar.