Presiden Prabowo Subianto menyebut pihaknya berencana mengalokasikan perumahan untuk korban bencana Sumatera. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mewanti-wanti agar pemerintah mendata korban bencana yang layak terima hunian.
"Tahap rekonstruksi ini tentu telah didahului dengan proses pendataan detail tentang korban bencana. Termasuk siapa saja yang menerima hunian permanen dari pemerintah," kata Huda kepada wartawan, Sabtu (13/12/2025).
Huda menambahkan perlu ada kualifikasi-kualifikasi yang harus dipenuhi para penerima hunian permanen. Misal, rumah sebelumnya sudah tidak bisa ditempati lagi karena rusak total terdampak bencana.
"Kita lihat beberapa wilayah di Aceh Tamiang yang lumpurnya sampai menutupi atap rumah. Atau korban yang tinggal di wilayah-wilayah yang rawan longsor. Nah kualifikasi ini harus diperjelas oleh pemerintah sejak awal sehingga tidak memicu persoalan di kemudian hari," tutur Huda.
Ia berharap pemberian hunian bagi korban bencana maupun pembangunan kembali fasilitas layanan dasar seperti jalan, sekolah, layanan kesehatan harus diikuti dengan proses rehabilitasi kawasan. Pemerintah, terang Huda, harus serius menertibkan kembali tata ruang dan kawasan agar keseimbangan ekosistem kembali terjaga.
"Hutan lindung tidak boleh lagi jadi lahan-lahan perkebunan yang memicu bencana hidrometeorologi. Perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan ilegal logging ditindak tegas dan langkah rehabilitasi lainnya," kata Huda.
(isa/dhn)
