Penulis: Fityan
TVRINews – Jakarta
KPK Kumpulkan Rp110 Juta, Wujudkan Kebutuhan Pokok Darurat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menunjukkan aksi solidaritas kemanusiaan dengan mengirimkan bantuan logistik untuk korban banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Inisiatif ini merupakan bagian dari program internal lembaga antirasuah tersebut.
Bantuan ini dihimpun melalui program yang dinamakan Korpri KPK Peduli Sumatera. Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa, menjelaskan bahwa program ini adalah wujud nyata dari tanggung jawab sosial dan kepedulian kolektif pegawai KPK terhadap para korban bencana.
“Ini adalah wujud solidaritas kolektif terhadap korban bencana di Sumatera Utara dan Aceh,” ujar Cahya H. Harefa dalam sebuah keterangan resminya di Laman KPK Minggu 14 Desember 2025.
“KORPRI KPK berinisiatif menggalang donasi demi meringankan beban saudara-saudara kita,” tambahnya.
Lembaga tersebut berhasil mengumpulkan total dana sebesar Rp110 juta. Donasi ini kemudian dikonversi menjadi berbagai macam kebutuhan pokok dan logistik darurat yang sangat dibutuhkan oleh warga terdampak. Jenis bantuan mencakup makanan siap santap, air mineral, pakaian layak pakai, popok bayi (diapers), sepatu bot, perlengkapan sanitasi, kurma, serta obat-obatan esensial.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan bahwa proses pengadaan bantuan dilakukan secara terkoordinasi. Pihak KPK, kata Budi, telah menjalin komunikasi awal dengan aparat dan pemerintah daerah setempat untuk memastikan bahwa barang-barang yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan mendesak warga di lokasi bencana.
“Dengan penggalangan donasi ini, KPK berharap sumbangan tersebut bermanfaat guna meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa bencana,” kata Budi Prasetyo.
Tim penyalur KPK telah tiba di Medan, Sumatera Utara, dan langsung membeli kebutuhan sesuai hasil koordinasi, sebelum kemudian mendistribusikannya ke lokasi bencana.
KPK juga melaporkan bahwa koordinasi intensif dengan pemerintah daerah masih terus dilakukan, terutama untuk mengatasi tantangan teknis penyaluran bantuan. Beberapa wilayah terdampak, menurut laporan tersebut, memiliki akses yang cukup sulit dijangkau.
Editor: Redaktur TVRINews
