FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Peraturan Kapolri yang membolehkan anggotanya menjabat di 17 Kementerian dan Lembaga meski MK secara tegas melarang, hingga kini masih jadi sorotan tajam publik.
Selain kritikan datang dari sejumlah pakar hukum tata negara, muncul juga sindiran tajam dari seorang akuntan yang juga dikenal sebagai penulis kondang Indonesia, Tere Liye.
Melalui akun media sosialnya, alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini menyampaikan pandangannya.
“Dear Jenderal. Kalian itu kurang apa sebenarnya? Ayolah, mari sesekali kita bercermin dengan jujur,” tulis Tere Liye, mengawali ulasannya, dikutip Minggu (14/12/2025).
Pria bernama asli Darwis itu juga mengungkap bahwa anggaran Polri tahun depan melonjak tajam. Menempati posisi ketiga setelah BGN dan Kementerian Pertahanan.
“Polri itu tahun 2026 akan dapat anggaran 146 triliun loh. Hanya ada dua lembaga yang bisa mengalahkannya, BGN untuk proyek MBG, dan Kementerian Pertahanan yang dapat Rp185 triliun,” urai Tere Liye.
Dia menambahakan bahwa ada 520.000 polisi di negeri ini, itu artinya per kepala anggarannya di 280 juta orang.
“Duh Rabbi, itu tuh besar sekali. Iya, saya tahu, itu juga untuk belanja barang, peralatan, dll. Tapi itu tetap besar. Lembaga-lembaga lain itu ada yang hanya dapat anggaran 100 miliar,” ungkap Tere Liye.
Kementerian-kementerian lain juga ada yang hanya 100 miliar saja.
“Lantas kalian mau ikutan menjabat di kementerian-kementerian? Yang anggarannya lebih rendah dibanding kalian? Coba dipikirkan sedikit, itu tuh ironis sekali,” saran penulis novel-novel best seller ini.
Belum lagi, ayolah, tugas kalian itu masih banyak yang kacau balau.
“Disuruh jadi polisi yang berintegritas, jujur, profesional saja belum bisa, kok gaya mau ngurusin kementerian lain toh? Dan saat MK dengan tegas sudah melarang, eh masih ngeyel pula,” sindirnya.
Seolah-olah, lanjut Tere Liya, jenderal-jenderal polisi itu sangat berkompeten, sangat hebat. Seolah-olah jika jenderal-jenderalnya masuk ke kementerian lain, maka akan ada kemajuan.
“Urus dulu polri. Buktikan kalian itu dihormati dulu sama rakyat. Jangan halu dengan hasil survei-survei, itu tuh cuma survei, yang namanya juga survei politik,” ujar Tere Liye.
“Nah, coba surveinya tanya anak kecil, apa tugas polisi? Saya khawatir sebagian dari mereka akan menjawab jujur: ‘Minta duit’,” tutup Tere Liye.
Untuk diketahui, Pemerintah menetapkan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebesar Rp145,6 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Angka ini naik dibanding proyeksi atau outlook pada tahun 2025 ini yang sebesar Rp138,5 triliun.
Outlook penggunaan dana untuk Polri pada tahun ini juga meningkat dari pagu yang sebelumnya ditetapkan dalam APBN 2025, yakni sebesar Rp 126,6 triliun. (bs-sam/fajar)
