Tak Sekadar Pindah, Transmigrasi Kini Dibangun untuk Berkarya dan Sejahtera

KOMPAS.com - Pemerintah terus memperkuat transformasi program transmigrasi sebagai strategi pembangunan wilayah dan penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Hal tersebut mengemuka dalam Dialog Khusus Spesial “Transformasi Pola Baru Transmigrasi 2025 | Pindah, Berkarya, Sejahtera” yang diselenggarakan JTV bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Transmigrasi (Kementrans) pada Jumat (28/11/2025).

Dialog tersebut membahas perubahan paradigma dan kebijakan baru program transmigrasi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini. transmigrasi berdiri sebagai kementerian tersendiri, terpisah dari Kementerian Desa.

Langkah tersebut menandai transformasi transmigrasi dari sekadar perpindahan penduduk menjadi instrumen pembangunan kawasan ekonomi berbasis industrialisasi dan hilirisasi.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Rajumber Prihatin, menegaskan bahwa pembentukan Kementrans merupakan jawaban atas keraguan publik terhadap relevansi program transmigrasi di era saat ini.

Baca juga: Kementrans Dukung UGM Percepat Inovasi Pengembangan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=transmigrasi, transmigran, Kementerian Transmigrasi, Kementrans, Rajumber Prihatin&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNS8xMi8xNC8yMDUwMDA4MS90YWstc2VrYWRhci1waW5kYWgtdHJhbnNtaWdyYXNpLWtpbmktZGliYW5ndW4tdW50dWstYmVya2FyeWEtZGFuLXNlamFodGVyYQ==&q=Tak Sekadar Pindah, Transmigrasi Kini Dibangun untuk Berkarya dan Sejahtera§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

“Saat zaman Soeharto, transmigrasi programnya puluhan ribu kepala keluarga, tetapi sekarang kok semakin ke sini semakin meredup," ujar Rajumber.

"Pada zaman pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, transmigrasi berdiri sendiri menjadi kementerian sendiri. Ini secara tidak langsung menjawab pertanyaan bahwa kementerian ini akan lebih besar kontribusinya,” tambah Rajumber dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (14/12/2025).

Rajumber menjelaskan bahwa arah baru transmigrasi difokuskan pada penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi.

“Transformasi transmigrasi yang semula hanya perpindahan penduduk menjadi bagaimana kawasan transmigrasi ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis industrialisasi dan hilirisasi dengan mendorong investasi dan peluang kesempatan kerja,” ujarnya.

Dalam transformasi tersebut, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada penyelesaian persoalan lahan melalui program unggulan 5T. Salah satunya Trans Tuntas dengan target tidak ada lagi pertumbuhan masalah pertanahan.

Baca juga: Belajar dari China, Kementrans Nilai Papua Selatan Potensial Menjadi Pusat Layanan Kesehatan

“Menteri Transmigrasi ingin permasalahan pertanahan zero growth. Itulah (menapa) muncul program unggulan 5T. Salah satunya adalah Trans Tuntas. Pemerintah harus menjamin kepastian hukum, termasuk sertifikat HPL dan sertifikat hak milik,” kata Rajumber.

Untuk mendukung kepastian hukum, Kementerian Transmigrasi juga mendorong modernisasi tata kelola data pertanahan.

“Kami akan menyediakan data pertanahan secara digitalisasi. Selama ini data pertanahan masih manual dan banyak data yang hilang,” ujarnya.

Perubahan kebijakan signifikan lainnya adalah penerapan kepemilikan lahan usaha secara komunal atau korporatisasi pertanian. Ini guna mencegah praktik jual beli lahan dan memastikan skala ekonomi yang produktif.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

Lahan usaha satu dan dua akan diberikan dalam bentuk sertifikat hak milik kolektif komunal. Nanti hasilnya menjadi semacam bagi hasil antara perusahaan dan bapak sebagai pemegang sahamnya.