JOMBANG (Realita) - Lonjakan aduan masyarakat terkait kerusakan jalan di berbagai titik di Kabupaten Jombang mendorong pemerintah daerah mengambil langkah cepat, meski sebagian ruas sebenarnya bukan berada dalam kewenangan mereka.
Hal ini diungkapkan Bupati Jombang, Warsubi, saat menanggapi maraknya video dan laporan warga tentang kondisi jalan yang memburuk akibat cuaca ekstrem.
Baca juga: Hati-Hati, Jalan Nasional di Jombang Berlubang!
Menurut Bupati Warsubi, jaringan jalan di Jombang memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemkab dan desa.
“Setiap kategori jalan itu memiliki penanggung jawab masing-masing. Ada jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, sampai jalan lingkungan yang menjadi ranah pemerintah desa,” ujarnya.
Salah satu ruas yang sempat viral yakni jalan di belakang Kantor Satlantas Polres Jombang ditegaskan bukan termasuk jalan kabupaten. “Itu jalan lingkungan, sehingga tanggung jawabnya ada pada pemerintah desa,” kata Warsubi.
Meski demikian, Pemkab Jombang memilih turun tangan melakukan perbaikan setelah aduan warga membanjiri media sosial maupun kanal resmi pemerintah. Keputusan ini, diakui Bupati, mengandung risiko kesalahan administrasi dan bisa menjadi catatan saat pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca juga: Aktivis Jombang Minta Bupati Warsubi Tak Lepas Tangan
“Secara aturan, kami sebenarnya tidak boleh memperbaiki jalan yang bukan kewenangan kabupaten. Tetapi karena desakan masyarakat begitu kuat, kami ambil langkah itu. Risikonya ada, tapi kepentingan publik perlu didahulukan,” jelasnya.
Bupati juga mengungkap masih banyak ruas lain yang sejak lama menunggu perbaikan, termasuk Jalan KH Wachid Hasyim yang diklaim sudah 12 tahun tidak tersentuh serta jalan di kawasan Pendopo Kabupaten yang rusak lebih dari 15 tahun. Beberapa di antaranya kini mulai ditangani secara bertahap.
Warsubi menekankan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas dalam visi lima tahunnya, terutama untuk mendukung iklim investasi. “Daerah yang tertata dan nyaman akan menarik investor, dan itu berarti peluang kerja bagi warga,” tuturnya.
Baca juga: Lebih 'Sadis' dari Pati, Pajak di Jombang Melonjak 1.202 Persen
Ia meminta masyarakat terus terlibat dengan melaporkan kerusakan jalan yang mereka temui. “Sampaikan ke kami bila ada kerusakan. Kami akan tindak lanjuti. Data perbaikan juga selalu tercatat lengkap di Dinas PUPR,” tambahnya.
Bupati memastikan jajaran Pemkab Jombang, mulai dari wakil bupati hingga OPD, terus bergerak memperbaiki layanan publik. Ia berharap dukungan warga dapat menjaga situasi Jombang tetap kondusif demi percepatan pembangunan.ar
Editor : Redaksi
