Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Sumatera terjadi sejak akhir November 2025. Curah hujan ekstrem yang berlangsung intens memicu luapan sungai dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.
Dampak bencana tersebut meluas hingga awal Desember 2025 dan mempengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat. Ribuan rumah rusak, lahan pertanian terendam, serta aktivitas sosial dan ekonomi terganggu akibat kerusakan infrastruktur dan terputusnya akses transportasiP
Kondisi tersebut mendorong pemerintah mengambil langkah khusus untuk meringankan beban masyarakat terdampak. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah penghapusan iuran BPJS serta pembebasan biaya penerbitan sertifikat tanah bagi korban banjir sumatera.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan informasi terkait kebijakan penghapusan iuran BPJS Kesehatan serta pembebasan biaya pelayanan sertifikasi tanah bagi warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Informasi tersebut disampaikan pada Minggu, 14 Desember 2025, saat penyaluran bantuan kemanusiaan di Aceh. Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung pemulihan sosial dan ekonomi korban banjir sumatera.
Muzani menjelaskan bahwa penghapusan iuran BPJS Kesehatan dilakukan agar masyarakat terdampak tetap memperoleh layanan kesehatan secara optimal, meskipun sebagian fasilitas kesehatan turut terdampak bencana. Selain itu, Badan Pertanahan Nasional memberikan pembebasan biaya pelayanan sertifikasi tanah bagi warga yang dokumen kepemilikannya rusak atau hilang akibat banjir dan longsor.
Kebijakan tersebut juga dikukuhkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Pemerintah memastikan pengurusan ulang sertifikat tanah bagi korban banjir sumatera dapat dilakukan tanpa biaya administrasi.
Dalam peninjauan lapangan, Muzani menyampaikan bahwa dampak bencana di Aceh Utara bersifat menyeluruh. Dari total 27 kecamatan, sebanyak 25 kecamatan mengalami kerusakan berat, sementara dua kecamatan lainnya mengalami kerusakan ringan. Skala kerusakan yang luas memperlihatkan besarnya dampak banjir dan longsor terhadap korban banjir sumatera, khususnya di Aceh Utara.
Akibat bencana yang terjadi sejak akhir November 2025 tersebut, jumlah warga yang mengungsi dilaporkan mencapai lebih dari 100.000 orang. Namun, sebagian besar pengungsi belum tertampung di hunian sementara yang layak. Banyak korban banjir sumatera terpaksa mengungsi ke rumah kerabat, sekolah, dan masjid yang berada di dataran lebih tinggi.
Harapan Pembangunan Rumah Singgah SementaraMasyarakat terdampak berharap pemerintah segera memulihkan akses jalan desa, kecamatan, hingga kabupaten. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mendukung aktivitas warga dan memperlancar distribusi bantuan.
Menjelang bulan Ramadhan, korban banjir sumatera juga berharap pemerintah membangun rumah singgah sementara agar kehidupan dapat kembali berjalan lebih normal. Rekonstruksi rumah yang rusak dan hancur menjadi kebutuhan mendesak.
Di sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyalurkan school kit bagi anak-anak terdampak. Langkah ini dilakukan agar kegiatan belajar tidak terhenti akibat bencana.
Selain kebijakan iuran bpjs dan sertifikat tanah gratis, MPR RI juga menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan penting. Bantuan tersebut mencakup bahan pangan, perlengkapan bayi, kebutuhan perempuan, hingga obat-obatan.
Muzani menegaskan bahwa perhatian pemerintah difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat secara bertahap. Semangat kegotongroyongan dinilai menjadi modal penting dalam mempercepat pemulihan korban banjir sumatera pascabencana.
