Prabowo Perintahkan Menhut Evaluasi Total Tata Kelola Hutan Nasional

Hal ini menjadi bagian dari upaya perbaikan struktural sektor kehutanan menyusul berbagai bencana ekologis di sejumlah wilayah.

IDXChannel - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas untuk melakukan evaluasi total tata kelola hutan nasional.

Hal ini menjadi bagian dari upaya perbaikan struktural sektor kehutanan menyusul berbagai bencana ekologis di sejumlah wilayah.

"Terkait perbaikan struktural, ini sangat penting sekali. Pak Presiden memberikan persetujuan dan arahan kepada kami untuk membuat tata kelola perhutanan yang jauh lebih baik. Forest governance harus diperbaiki," kata Raja Juli Antoni di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (15/12/2025).

Menhut Raja Juli menilai, lemahnya tata kelola kehutanan selama ini berkontribusi pada dampak lingkungan yang serius. 

Sebagai solusi, Menhut Raja Antoni mengatakan Kementerian Kehutanan mengusulkan pembentukan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kehutanan di setiap provinsi. Ia mengatakan usulan tersebut langsung mendapat persetujuan Presiden Prabowo.

"Salah satu yang menjadi masalah utama kehutanan sehingga sekarang memiliki dampak yang sangat buruk, di tiga provinsi yang terdampak banjir misalkan," katanya.

"Kalau kita mau jujur, rentang kendali antara kementrian dengan UPT-UPT yang ada di bawah itu sangat jauh sekali," katanya.

Dengan adanya kakanwil, lanjut Raja Juli, pelaksanaan kebijakan kehutanan di daerah akan lebih efektif.

Dia menambahkan, perubahan struktur tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan Kementerian PAN-RB dan Menteri Sekretaris Negara.

"Nanti akan ada kabid-kabid yang merefleksikan tugas-tugas direktorat jenderal dan dieksekusi langsung oleh UPT di daerah. Dengan begitu, kaki dan tangan kita bisa langsung menyentuh tapak. Insya Allah akan kita lakukan, tentu dengan pembahasan detail bersama Menpan RB dan Pak Mensesneg," katanya.

Selain pembenahan struktur, Presiden Prabowo juga memerintahkan peningkatan signifikan jumlah polisi kehutanan.

Raja Juli mencontohkan kondisi di Aceh yang memiliki hutan seluas 3,5 juta hektare namun hanya dijaga sekitar 32 polisi hutan.

“Pak Presiden langsung meminta kepada saya untuk melipat-gandakan jumlah polisi hutan agar illegal logging yang merusak hutan kita bisa segera diatasi,” kata Raja Juli Antoni.

Dengan dukungan penuh tersebut, Raja Juli menyatakan optimistis menjalankan agenda reformasi kehutanan.

"Saya semakin percaya diri bersama rekan-rekan kehutanan karena kami mendapat dukungan moral dan dukungan politik yang sangat kuat dari Presiden Prabowo Subianto," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)