Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani mendorong buku penulisan ulang sejarah dilakukan uji publik setelah resmi diluncurkan pada Minggu (14/12/2025). Hal ini penting dilakukan agar tidak terkesan mengabaikan fakta-fakta penting dalam sejarah bangsa.
Kementerian Kebudayaan perlu melibatkan sejarawan lintas pandangan, akademisi, serta publik untuk menjelaskan fakta-fakta yang dimuat dalam penulisan ulang sejarah tersebut.
"Kami mendorong agar buku tersebut dikaji secara terbuka, melibatkan sejarawan lintas pandangan, akademisi, serta publik, sehingga tidak menimbulkan kesan mengabaikan fakta-fakta penting dalam sejarah bangsa," kata Lalu kepada wartawan, Senin (15/12/2025).
