Jakarta, CNBC Indonesia - Adik kandung Presiden Prabowo Subianto, yang juga merupakan Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan alasan kepala negara mengganti posisi menteri keuangan pada September 2025 dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa.
Ia bilang, pergantian posisi bendahara negara itu ialah semata untuk mencapai cita-cita Prabowo menjadikan APBN tak lagi defisit untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Sebab, nilai ekonomi Indonesia kata dia sudah sangat cukup untuk menggerakkan roda perekonomian tanpa utang.
Sayangnya, selama beberapa tahun terakhir, Prabowo kata dia melihat kinerja aparat pajak, bea cukai, dan lainnya di Kementerian Keuangan yang bertugas mengumpulkan penerimaan negara, tidak mampu secara kongkrit menjalankan tugasnya.
"Kalau memang aparat pajak, aparat bea cukai, aparat semuanya itu bekerja dengan benar, Indonesia bukan negara dengan defisit, Indonesia negara surplus," kata Hashim dalam acara Bedah Buku Indonesia Naik Kelas di Universitas Indonesia, Jakarta, Senin (15/12/2025).
"Indonesia negara kaya. Kita bisa memberi bantuan luar negeri kepada negara-negara miskin lainnya. Indonesia super power. Tinggal apa? tinggal kita benahi aparat kita," paparnya.
Kinerja aparat pengumpul penerimaan negara yang ia sebut buruk dan menjadi titik terlemah bangsa bahkan terlihat jelas dari rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) yang tertinggal dari Kamboja. Rasio penerimaan negara terhadap PDB RI saat ini ia sebut 12%, sedangkan Kamboja 18% atau ada selisih 6%.
Dengan ketertinggalan rasio 6% itu, Hashim menyebut, seharusnya APBN Indonesia tak akan lagi mengalami defisit ke depannya. Karena nilai tambahan penerimaan negara sudah jauh melampaui angka defisit APBN saat ini.
"6% kelihatan kecil. Tapi 6% dari suatu ekonomi yang PDB nya adalah Rp 25 ribu triliun itu Rp 1.500 triliun. Defisit APBN kita Rp 300 triliunan, tidak sampai Rp 400 triliun," ucap Hashim.
Oleh sebab itu, Hashim menyebut, Prabowo menugaskan secara khusus orang baru di luar Kementerian Keuangan, yakni Purbaya Yudhi Sadewa untuk melakukan secara total pembenahan dari para aparat pengumpul penerimaan perpajakan.
"Maka ada orang yang ya yang luar biasa bagus lah, namanya Purbaya, ditugaskan dan akan segera laksanakan. 6% kecil kelihatannya, tapi besar maknanya. 6% dari Rp 25 ribu triliun itu Rp 1.500 triliun. Kita bisa dapat dan seharusnya dapat tiap tahun sekarang saat ini," ujar Hashim.
(arj/mij)
