Banda Aceh (ANTARA) - Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) menyatakan sangat mendukung langkah yang diambil Pemerintah Aceh untuk meminta bantuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait penanganan bencana di provinsi itu.
"Kami sangat mendukung langkah yang diambil Pemerintah Aceh terkait permintaan bantuan kepada lembaga PBB, seperti UNDP dan UNICEF, sebagai respons terhadap kebutuhan yang semakin kompleks di lapangan," kata Ketua Dewan Profesor USK Prof Izarul Machdar di Banda Aceh, Senin.
Menurut dia, pemerintah pusat hingga ini belum mengaktifkan secara penuh mekanisme penerimaan bantuan internasional.
"Saat ini perlu dilakukan penanganan secara cepat agar para korban dapat tertangani dengan baik, termasuk perbaikan dan infrastruktur terendam banjir dan kayu," katanya.
Baca juga: Aceh minta bantuan penanganan bencana kepada dua lembaga PBB
Dalam penerimaan bantuan internasional, kata dia, pemerintah pusat dapat membuka bantuan seluas-luasnya kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing yang saat ini berkantor di Indonesia.
"Kami berharap dalam pengiriman bantuan luar negeri ke Aceh dan dua provinsi lainnya ikut dipermudah guna mempercepat proses pasca-bencana," katanya.
Ia menyakini LSM asing yang telah beroperasi di Indonesia khususnya telah memiliki pengalaman yang cukup dalam penanganan pasca-bencana.
"Mereka pasti paham betul apa yang harus dilakukan untuk korban dan daerah terkena dampak bencana," katanya.
Baca juga: Ulama Aceh minta Presiden tetapkan bencana nasional di Sumatera
Menurut dia, kondisi di lapangan menunjukkan kebutuhan yang sangat besar dan mendesak, dimana kerusakan akses transportasi, putusnya jalur distribusi, dan kerusakan fasilitas dasar telah membuat aksi kemanusiaan menjadi tertunda, terutama untuk pengiriman peralatan medis, pangan, dan perlindungan ke daerah yang paling parah terdampak.
Kemudian gangguan jaringan telekomunikasi dan pemadaman listrik yang masih berlangsung, kata dia, juga berdampak pada sektor ekonomi mikro dan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat.
Situasi ini juga diperparah oleh potensi cuaca ekstrem yang masih akan berlanjut, berdasarkan info BMKG, sehingga respon yang cepat dan terkoordinasi sangat penting
untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah dampak kesehatan jangka panjang.
Baca juga: Menko Polkam minta pemerintah daerah Aceh kompak tangani bencana
"Kami sangat mendukung langkah yang diambil Pemerintah Aceh terkait permintaan bantuan kepada lembaga PBB, seperti UNDP dan UNICEF, sebagai respons terhadap kebutuhan yang semakin kompleks di lapangan," kata Ketua Dewan Profesor USK Prof Izarul Machdar di Banda Aceh, Senin.
Menurut dia, pemerintah pusat hingga ini belum mengaktifkan secara penuh mekanisme penerimaan bantuan internasional.
"Saat ini perlu dilakukan penanganan secara cepat agar para korban dapat tertangani dengan baik, termasuk perbaikan dan infrastruktur terendam banjir dan kayu," katanya.
Baca juga: Aceh minta bantuan penanganan bencana kepada dua lembaga PBB
Dalam penerimaan bantuan internasional, kata dia, pemerintah pusat dapat membuka bantuan seluas-luasnya kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing yang saat ini berkantor di Indonesia.
"Kami berharap dalam pengiriman bantuan luar negeri ke Aceh dan dua provinsi lainnya ikut dipermudah guna mempercepat proses pasca-bencana," katanya.
Ia menyakini LSM asing yang telah beroperasi di Indonesia khususnya telah memiliki pengalaman yang cukup dalam penanganan pasca-bencana.
"Mereka pasti paham betul apa yang harus dilakukan untuk korban dan daerah terkena dampak bencana," katanya.
Baca juga: Ulama Aceh minta Presiden tetapkan bencana nasional di Sumatera
Menurut dia, kondisi di lapangan menunjukkan kebutuhan yang sangat besar dan mendesak, dimana kerusakan akses transportasi, putusnya jalur distribusi, dan kerusakan fasilitas dasar telah membuat aksi kemanusiaan menjadi tertunda, terutama untuk pengiriman peralatan medis, pangan, dan perlindungan ke daerah yang paling parah terdampak.
Kemudian gangguan jaringan telekomunikasi dan pemadaman listrik yang masih berlangsung, kata dia, juga berdampak pada sektor ekonomi mikro dan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat.
Situasi ini juga diperparah oleh potensi cuaca ekstrem yang masih akan berlanjut, berdasarkan info BMKG, sehingga respon yang cepat dan terkoordinasi sangat penting
untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah dampak kesehatan jangka panjang.
Baca juga: Menko Polkam minta pemerintah daerah Aceh kompak tangani bencana
