Menhut Ungkap Arahan Prabowo, Salah Satunya soal Evaluasi Tata Kelola Hutan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas untuk mengevaluasi total tata kelola hutan nasional.

Hal ini menjadi bagian dari upaya perbaikan struktural sektor kehutanan usai bencana ekologis di sejumlah wilayah Indonesia.

"Terkait perbaikan struktural, ini sangat penting sekali. Pak Presiden memberikan persetujuan dan arahan kepada kami untuk membuat tata kelola perhutanan yang jauh lebih baik. Forest governance harus diperbaiki," kata Raja Juli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/12/2025).

Menurut dia, tata kelola kehutanan yang lemah menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan lingkungan. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mengusulkan pembentukan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kehutanan di setiap provinsi.

Usulan ini menjadi solusi untuk memperbaiki tata kelola hutan yang selama ini kurang maksimal. Raja Juli menuturkan usulan tersebut langsung mendapat persetujuan Presiden Prabowo.

"Salah satu yang menjadi masalah utama kehutanan sehingga sekarang memiliki dampak yang sangat buruk, di tiga provinsi yang terdampak banjir misalkan. Kalau kita mau jujur, rentang kendali antara kementrian dengan UPT-UPT yang ada di bawah itu sangat jauh sekali," jelasnya.

Dengan adanya kakanwil di setiap provinsi, Raja Juli menyakini pelaksanaan kebijakan kehutanan di daerah akan lebih efektif. Dia menuturkan perubahan struktur tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan Kementerian PAN-RB dan Menteri Sekretaris Negara.

"Nanti akan ada kabid-kabid yang merefleksikan tugas-tugas direktorat jenderal dan dieksekusi langsung oleh UPT di daerah. Dengan begitu, kaki dan tangan kita bisa langsung menyentuh tapak. Insya Allah akan kita lakukan, tentu dengan pembahasan detail bersama Menpan RB dan Pak Mensesneg," tutur Raja Juli.