Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Bulgaria akhirnya tumbang setelah aksi protes yang dimotori oleh anak muda atau Gen Z di jalanan selama berminggu-minggu menentang kebijakan ekonomi serta kegagalan rezim dalam menangani korupsi.
Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov mengumumkan pengunduran diri kabinetnya dalam pernyataan yang disiarkan di televisi pada Kamis pekan lalu beberapa menit sebelum parlemen dijadwalkan untuk voting mosi tidak percaya.
Pengunduran diri ini terjadi beberapa minggu sebelum Bulgaria dijadwalkan bergabung dengan zona Euro pada 1 Januari 2026
“Koalisi kami telah bertemu, kami membahas situasi saat ini, tantangan yang kami hadapi, dan keputusan yang harus kami ambil dengan bertanggung jawab,” kata Zhelyazkov saat mengumumkan keputusan pemerintah untuk mundur dilansir dari Aljazeera, Selasa (16/12/2025).
Rosen mengatakan keinginannya saat ini berada di level yang diharapkan masyarakat.
“Kekuasaan berasal dari suara rakyat," imbuhnya.
Baca Juga
- Demo Gen Z Pecah di Meksiko, Gas Air Mata Ditembakkan Picu Bentrokan Keras
- Ricuh Demo Pemilu Tanzania, Kemenlu Pantau Keselamatan WNI
Demonstrasi Massal Gen Z
Ribuan warga Bulgaria, yang kebanyakan merupakan Gen Z, berdemonstrasi pada Rabu malam pekan lalu di Ibu Kota Sofia dan puluhan kota lain di negara pesisir Laut Hitam tersebut.
Aksi tersebut merupakan bagian dari serangkaian demonstrasi beruntun yang menyoroti frustrasi publik terhadap korupsi dan kegagalan pemerintahan Bulgaria secara berturut-turut untuk memberantasnya.
Minggu lalu, pemerintah Zhelyazkov menarik rencana anggaran 2026, yang pertama kali disusun dalam euro, akibat protes tersebut.
Partai oposisi dan organisasi lain di negara tersebut mengatakan mereka berdemonstrasi menentang rencana menaikkan kontribusi jaminan sosial dan pajak dividen untuk membiayai pengeluaran negara yang lebih tinggi.
Meskipun pemerintah mundur dari rencana anggaran, protes terus berlanjut tanpa henti di negara yang telah mengadakan tujuh pemilu nasional dalam empat tahun terakhir, yang terbaru pada Oktober 2024, di tengah perpecahan politik dan sosial yang mendalam.
Presiden Bulgaria Rumen Radev juga menyerukan kepada pemerintah untuk mundur pada awal pekan ini. Dalam pesan kepada anggota parlemen di halaman Facebook-nya pada Kamis pekan lalu.
“Antara suara rakyat dan ketakutan terhadap mafia. Dengarkan suara rakyat di lapangan!” tulisnya.
Radev, yang memiliki wewenang terbatas berdasarkan konstitusi Bulgaria, kini akan meminta partai-partai di parlemen untuk mencoba membentuk pemerintahan baru.
Jika mereka tidak mampu melakukannya, seperti yang tampaknya kemungkinan besar terjadi, Radev menegaskan akan membentuk pemerintahan sementara untuk mengelola negara hingga pemilu baru dapat diadakan.
