Pemerintah Pastikan Stok BBM dan LPG Aman di Wilayah Banjir Sumatera Jelang Nataru

JAKARTA, DISWAY.ID -- Pemerintah menegaskan bahwa stok Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di wilayah terdampak banjir Pulau Sumatera aman menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin, 15 Desember 2025.

“Semua masih dalam koridor stok standar minimum nasional. Jadi untuk Nataru, insyaAllah aman, meskipun ada persoalan akibat bencana,” kata Bahlil.

BACA JUGA:KPK Tahan Satu Tersangka Baru Korupsi Proyek Kereta di Medan: Pegawai Direktorat Prasarana

BACA JUGA:Berdasarkan Temuan di Arab Saudi, KPK Jadwalkan Pemeriksaan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Pekan Ini

Selain kesiapan BBM dan LPG, Bahlil juga melaporkan progres pemulihan pasokan listrik di wilayah terdampak banjir.

Menurutnya, sebagian kecil desa di Sumatera Utara masih belum tersambung listrik.

“Listrik sudah 99,9 persen pulih, tapi ada sekitar 50 desa di empat kabupaten yang belum teraliri. Ini bukan hanya karena banjir, tapi juga karena jaringan listrik yang memang belum tersedia di beberapa desa,” ujar Bahlil.

Dalam penanganan pascabencana, Bahlil melaporkan pemulihan pasokan listrik di wilayah yang terdampak bencana. 

“Jadi Pak Presiden, listrik desa ini seperti kemarin di Sumatra Utara, masih ada beberapa, sekalipun listriknya sudah 99,9 persen. Tapi masih ada kurang lebih sekitar hampir 50 desa di 4 kabupaten yang belum ada listrik. Ternyata itu bukan karena persoalan banjir saja, tapi memang jaringan listrik kita yang belum ada di sana,” ungkap Bahlil.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga melaporkan bahwa pasokan listrik belum dapat dialirkan ke seluruh desa terdampak bencana.

BACA JUGA:Menkum Supratman Puji Kinerja Solid Kemenkum Sepanjang 2025

BACA JUGA:Nah Loh! Prabowo Akui Dengar Ada Keterlibatan Oknum Aparat dalam Penyelundupan Timah Bangka

Bahlil menegaskan bahwa penyaluran listrik tidak dapat dipaksakan sebelum kondisi dinyatakan aman, guna mencegah risiko kecelakaan dan menjaga keselamatan masyarakat.

“Kami laporkan bahwa belum bisa teraliri semua kepada desa-desa yang ada, karena sebagian desa-desa yang infrastrukturnya masih parah, jalan yang nggak bisa kita masuk, itu pada tegangan rendah, itu tiang-tiangnya jatuh dan ada sebagian desa yang memang masih banjir, masih ada air. Kalau ini kita paksakan untuk dialiri listrik, itu akan berdampak pada kecelakaan di masyarakat,” imbuh Bahlil.