Inovasi Layanan Publik Digital Antarkan Menkomdigi Raih OPSI KIPP 2025

KOMPAS.com – Komitmen menghadirkan layanan publik yang cepat, transparan, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi digital mengantarkan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meraih penghargaan Outstanding Public Service Innovations (OPSI) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2025 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi dan inovasi Meutya dalam mendorong transformasi layanan publik berbasis digital, terutama melalui penguatan mal pelayanan publik (MPP), pengembangan talenta digital, serta dukungan infrastruktur dan keamanan digital sebagai bagian dari arah teknologi pemerintahan (government technology/GovTech) nasional dan reformasi birokrasi.

“Penguatan mal pelayanan publik terus menunjukkan kemajuan nyata dalam menghadirkan layanan pemerintah yang lebih ringkas, transparan, dan terintegrasi, sejalan dengan arah GovTech nasional serta reformasi pelayanan publik lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda),” ujar Meutya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa (16/12/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Meutya saat menerima penghargaan OPSI KIPP 2025 di Kantor Kementerian PANRB, Senin (15/12/2025).

Baca juga: Pastikan Peningkatan Layanan Publik, Mendagri Bersama Menteri PKP Tinjau MPP Kota Semarang

Menurut Meutya, MPP telah memperlihatkan integrasi berbagai layanan strategis, mulai dari layanan kesehatan, perizinan, hingga administrasi kependudukan, ke dalam satu ekosistem pelayanan yang semakin modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=Pemanfaatan Teknologi Digital, Menkomdigi Meutya Hafid, kementerian komunikasi dan digital, kompetisi inovasi pelayanan publik, kompetisi inovasi pelayanan publik di kemenpanrb&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNS8xMi8xNi8xMzM3Mjk0MS9pbm92YXNpLWxheWFuYW4tcHVibGlrLWRpZ2l0YWwtYW50YXJrYW4tbWVua29tZGlnaS1yYWloLW9wc2kta2lwcC0yMDI1&q=Inovasi Layanan Publik Digital Antarkan Menkomdigi Raih OPSI KIPP 2025§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga mendorong penguatan Digitalent Mobile sebagai platform pembelajaran talenta digital berbasis gawai.

“Inisiatif ini memperkuat kesiapan sumber daya manusia digital, baik aparatur maupun masyarakat, sebagai fondasi utama keberhasilan transformasi layanan publik, termasuk di mal pelayanan publik,” ucap Meutya.

Ia menyampaikan apresiasi atas penghargaan OPSI KIPP 2025 tersebut. Menurut Meutya, para penerima penghargaan dari kementerian, lembaga, maupun pemda telah menghadirkan inovasi pelayanan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Baca juga: Kementerian PANRB Ungkap Dua Mal Pelayanan Publik di Aceh Terdampak Banjir Sumatera

“Inovasi-inovasi ini menjadi contoh praktik baik dalam mendorong percepatan transformasi layanan publik berbasis digital di berbagai daerah,” kata Meutya.

Ia menambahkan, penghargaan tersebut juga menunjukkan kuatnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam menyatukan berbagai layanan ke dalam satu ekosistem pelayanan.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

“MPP memperkuat prinsip no wrong door policy sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi yang semakin modern dan responsif,” tutur Meutya.

Sebagai bentuk komitmen berkelanjutan, Kementerian Komdigi terus mendukung pengembangan mal pelayanan publik melalui penguatan infrastruktur digital, integrasi layanan berbasis sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta perlindungan data dan keamanan siber.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang