Pemprov DKI Segera Bangun 2 PLTSa Kurangi 55 Juta Ton Sampah Bantargebang

detik.com
7 jam lalu
Cover Berita
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan pembangunan dua Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) untuk mengurangi timbunan sampah Bantargebang yang kini mencapai sekitar 55 juta ton. Pramono mengatakan pembangunan PLTSa menjadi solusi menghadapi keterbatasan daya tampung Bantargebang.

"Untuk Bantargebang, karena kita akan segera memulai PLTSa. Sesuai dengan pembicaraan dengan Danantara dan Pak Rosan secara langsung, akan ada dua Pembangkit Listrik Tenaga Sampah," kata Pramono di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (16/12/2025).

Baca juga: Angin Kencang hingga 21 Desember, Pramono Perintahkan Pohon Tua Dirapikan

Pramono optimistis kehadiran dua PLTSa tersebut dapat menekan volume sampah yang selama ini terus menumpuk. Menurutnya, pengolahan sampah menjadi energi akan membuat stok sampah di Bantargebang berkurang secara bertahap.

"Mudah-mudahan 55 juta ton yang sekarang stok ada di Bantargebang secara signifikan pelan-pelan akan turun," ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan PLTSa menjadi hal penting mengingat TPST Bantargebang diprediksi hanya mampu menampung sampah dalam beberapa tahun ke depan.

Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bakal menggarap proyek waste to energy (WTE) atau sulap sampah jadi listrik. Proyek ini diharapkan bisa menjadi solusi atas persoalan sampah yang terjadi di sejumlah kota.

Managing Director, Stakeholder Management and Communications Danantara Indonesia, Rohan Hafas mengatakan, sekitar 60% sampah yang beredar gagal terkelola dengan baik. Hal ini berdasarkan data yang disampaikan oleh World Bank atau Bank Dunia.

"Nah tadi Bank Dunia ya 60% (berakhir di jalanan dan selokan), 40% yang terolah. Dan selama ini kenapa masyarakat itu buang sampah, karena setiap di kampung, di rumahnya itu ada iuran mungut sampah kan, ada yang Rp 10 ribu ada yang Rp 15 ribu, tetapi banyak yang tidak mampu. Itulah makanya dia buang di sungai, dia buang di jalan," ujarnya dalam temu media di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (31/10).

Baca juga: Pramono Terkesan Penulis Cilik Bahas Isu Hutan: Semoga Didengar Pembalak Liar

Pemerintah sendiri telah menyiapkan berbagai regulasi demi mendukung eksekusi WTE. Salah satunya penyediaan lahan secara gratis, penghapusan tipping fee hingga penetapan biaya listrik sebesar 20 sen per kilowatt hour.




(bel/idn)

Artikel Asli

Berikan komentar Anda
Lanjut baca:

thumb
Kasus Yaqut, KPK Bawa Data Uji Kepadatan Lokasi Ibadah Haji dari Arab Saudi
• 17 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Bagaimana Mungkin Seseorang Dijadikan Tersangka tetapi Alat Bukti Utama Tidak Ditampilkan
• 15 jam lalufajar.co.id
thumb
Ajukan Kasasi, Pihak Nikita Mirzani Yakin Tak Bersalah Kasus Pemerasan dan TPPU
• 24 menit laluinsertlive.com
thumb
AS Serang 3 Kapal Diduga Bawa Narkoba di Samudra Pasifik, 8 Orang Tewas
• 9 jam laludetik.com
thumb
Zelensky sebut pembicaraan dengan pihak AS "produktif"
• 7 jam laluantaranews.com
Berhasil disimpan.