Bisnis.com,BANDUNG—Pemda Provinsi Jawa Barat mengukuhkan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik dengan menyabet peringkat ke-tiga dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik dan Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2025.
Capaian dalam ajang yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) RI itu mempertegas komitmen Pemdaprov Jabar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai DNA utama menuju Jabar Istimewa.
Berdasarkan Keputusan KIP Nomor: 11/KEP/KIP/XII/2025, Pemdaprov Jabar masuk dalam kategori Badan Publik Informatif dengan nilai 98.17, menempatkan Jawa Barat di posisi ketiga nasional.
Baca Juga
- Pemprov Jabar Perkuat Komitmen Keterbukaan Informasi
Wakil Gubernur Jabar, Erwan, mengatakan bahwa keterbukaan informasi publik adalah fondasi penting dalam setiap kebijakan pembangunan menuju Jawa Barat Istimewa.
"Kami terus mendorong keterbukaan informasi publik. Seluruh kebijakan Pemda Provinsi Jabar selalu disampaikan secara transparan dan akuntabel melalui jejaring komunikasi media sosial gubernur, medsos saya, pak Sekda, dan juga OPD," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).
Untuk memastikan informasi sampai ke seluruh lapisan masyarakat, Pemdaprov Jabar juga menerapkan strategi pemerataan hingga ke pelosok melalui program unggulan.
"Program Abdi Nagri Nganjang Ka Warga dihadirkan sebagai bukti konkret bahwa negara atau pemerintah benar-benar hadir mendekati warga dengan menghadirkan pelayanan publik yang cepat," tutur Erwan.
Sementara itu, untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Jabar kategori pemerintah provinsi, di ajang tersebut tercatat meningkat signifikan, di mana pada tahun sebelumnya Jabar berada di peringkat ke-8.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Adi Komar menambahkan bahwa Diskominfo terus memperkuat jaringan komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota di tengah tantangan efisiensi anggaran.
"Diskominfo Jabar memfasilitasi pembinaan teknis PPID secara rutin setiap bulan dengan menghadirkan Komisi Informasi dan narasumber terkait. Pembinaan ini penting untuk memperkuat tata kelola informasi publik sekaligus meningkatkan kapasitas PPID dalam menghadapi maraknya hoaks," jelas Adi.
Prestasi gemilang ini merupakan validasi atas strategi dan langkah konkret yang telah dipaparkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan pada Presentasi Uji Publik Monev KIP, Rabu (19/11/2025) lalu.
