Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi nasional dengan menyiapkan Papua sebagai salah satu kawasan strategis pengembangan swasembada energi. Menurutnya, Papua memiliki potensi sumber energi yang sangat besar dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan daerah serta nasional.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Papua dan KEPP-OKP di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Desember 2025.
"Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua," ujar Prabowo.
- Biro Pers Sekretariat Presiden
"Mulai tahun depan menteri ESDM laporan kepada saya kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri mulai tahun depan. Kita harapkan dalam empat tahun Kita juga bisa tidak impor bensin dari luar," sambungnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah tengah mendorong pemanfaatan energi terbarukan, khususnya tenaga surya dan tenaga air, sebagai solusi bagi wilayah-wilayah terpencil.
Menurutnya, perkembangan teknologi telah membuat energi surya semakin terjangkau, sementara pembangkit listrik tenaga air skala kecil dapat dimanfaatkan di daerah-daerah yang sulit dijangkau.
“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” katanya.
Selain energi terbarukan, Presiden Prabowo juga mengarahkan pengembangan energi berbasis sumber daya lokal melalui bahan bakar nabati. Langkah tersebut merupakan bagian dari target jangka menengah pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi dan pangan di seluruh daerah dalam lima tahun ke depan.
Dia menegaskan bahwa kemandirian energi akan berdampak signifikan terhadap penguatan fiskal negara. Saat ini, impor BBM Indonesia mencapai sekitar Rp520 triliun per tahun. Presiden menilai pengurangan impor tersebut dapat menghemat ratusan triliun rupiah setiap tahunnya, yang selanjutnya dapat dialihkan untuk pembangunan daerah.
“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah, berarti ada 250 triliun. Apalagi kita bisa potong lima ratus triliun. Lima ratus triliun itu berarti tiap kabupaten bisa punya, kemungkinan bisa punya satu triliun tiap kabupaten,” ujarnya.
