MADIUN (Realita) - Polemik pengelolaan gedung fasilitas umum (fasum) di Perumahan Bumi Antariksa, Kelurahan Klegen, Kota Madiun, kian memanas dan berujung pada pengunduran diri sejumlah pengurus warga.
Ketua RW 10 sekaligus Ketua Paguyuban Bumi Antariksa (PBA) RW 9 RT, Agung Budiarto, memilih mundur dari jabatannya bersama beberapa pengurus RT dan RW sebagai bentuk kekecewaan atas penyerahan kunci gedung fasum yang dinilai sepihak dan tanpa komunikasi dengan warga.
Baca juga: Dorong Ekonomi Kerakyatan, Gen Z di Depok Dilibatkan dalam Koperasi Merah Putih
Agung menegaskan, persoalan tersebut sejatinya sederhana apabila dikomunikasikan dengan baik.
Selama ini, struktur warga mulai dari RT, RW hingga paguyuban telah berjalan solid dan bersinergi dalam mengelola berbagai kepentingan masyarakat perumahan. Namun, masalah muncul ketika gedung fasum yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan Antariksa Mart tiba-tiba diserahkan pengelolaannya kepada pihak lain tanpa melibatkan unsur warga.
“Gedung itu adalah fasilitas umum, milik warga. Tetapi kuncinya justru diserahkan kepada pihak lain yang sedang bermasalah, tanpa komunikasi dengan RT, RW, maupun paguyuban,” tegas Agung kepada wartawan, Selasa (16/12/2025) malam.
Ia menjelaskan, Antariksa Mart sebelumnya dikelola oleh pihak tertentu. Setelah muncul persoalan dalam pengelolaannya, kunci gedung kemudian diserahkan kepada lurah. Menurut Agung, langkah tersebut tidak tepat karena fasum seharusnya berada di bawah kendali warga sebagai pemilik manfaat, bukan dikuasai individu atau kelompok tertentu.
Menurutnya, persoalan semakin kompleks ketika muncul rencana pemanfaatan gedung fasum tersebut untuk Koperasi Merah Putih. Agung menegaskan, koperasi tersebut bukanlah milik warga Perumahan Bumi Antariksa semata, melainkan koperasi yang diperuntukkan bagi seluruh warga Kelurahan Klegen.
“Kalau mau dijadikan Koperasi Merah Putih, seharusnya dibicarakan dulu dengan warga. Ini koperasi milik masyarakat Klegen, bukan milik Bumi Antariksa. Pada prinsipnya warga welcome, asal diajak komunikasi,” ujarnya.
Selain itu, Mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun itu juga mempertanyakan klaim bahwa kunci gedung tidak bisa dikembalikan kepada warga karena disebut-sebut atas perintah Wali Kota. Menurutnya, pernyataan tersebut perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Baca juga: Bupati Nias Barat Perkuat Sinergi dengan Kementerian Koperasi RI
“Saya yakin Wali Kota tidak akan mengurusi persoalan kecil seperti ini sampai sejauh itu. Ini hanya persoalan warga di satu perumahan, yang mestinya bisa diselesaikan dengan musyawarah,” katanya.
Kekecewaan warga semakin memuncak karena merasa tidak lagi dipercaya. Mulai dari penyerahan kunci, pengecekan gedung, hingga rencana pendirian koperasi dilakukan tanpa melibatkan RT dan RW sebagai representasi warga.
“Kalau kami tidak dipercaya, lalu untuk apa kami tetap menjabat sebagai Ketua RT dan RW?” ujar Agung dengan lugas.
Ia juga mengungkapkan, hingga saat ini belum pernah ada serah terima resmi kepengurusan gedung fasum, baik berupa stempel maupun administrasi tertulis. Bahkan, penyerahan kunci gedung hanya disertai surat tulisan tangan dari lurah, tanpa mekanisme yang jelas.
Padahal, kata Agung, warga sebenarnya berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara damai. Harapannya sederhana, yakni kunci gedung dikembalikan kepada warga, kemudian dibuka ruang musyawarah bersama untuk menentukan pemanfaatan gedung ke depan.
Baca juga: PLN Dukung Penuh Integrasi Layanan Kelistrikan ke Koperasi Desa Merah Putih
Agung menegaskan, warga tidak menolak program Koperasi Merah Putih karena program tersebut merupakan program nasional. Namun, pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, profesional, dan berbasis kesepakatan bersama.
“Kalau manfaatnya lebih besar untuk masyarakat, warga pasti mendukung. Tapi harus ditata manajemennya, keuangannya, dan pengelolaannya dengan jelas agar tidak menimbulkan masalah baru,” tegasnya.
Terkait penyelesaian konflik ke depan, Agung menyebut bola kini berada di tangan lurah selaku pemangku wilayah. Ia berharap lurah bersedia membuka komunikasi dengan warga dan tidak bersikap arogan dalam mengambil kebijakan.
“Pemimpin itu harus mengayomi, bukan merasa paling berkuasa. Kalau tidak ada komunikasi, konflik seperti ini akan terus terjadi,” pungkasnya.yat
Editor : Redaksi
