Jakarta, ERANASIONAL.COM — Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) berjumlah 2.500 unit sudah berfungsi dan berproduksi penuh di Papua, paling lambat pada 17 Agustus 2026.
Prabowo memahami bahwa medan di Papua cukup sulit, sehingga tak mudah untuk membangun SPPG dalam waktu singkat
Hal itu disampaikan Kepala Negara saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Papua dan KEPP-OKP di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).
Prabowo menyambut baik rencana itu, namun ia juga menyadari potensi keterlambatan akibat tantangan geografis di Papua. Kendati demikian, ia berharap seluruh SPPG tersebut dapat berfungsi penuh paling lambat lima bulan setelahnya.
“Yang jelas, kita berharap 17 Agustus 2026 untuk Papua semua 2.500 SPPG sudah berfungsi. Kepala BGN punya rencana Maret sangat bagus, tapi kita berharap 17 Agustus semua SPPG untuk Papua harus sudah bekerja dan sudah berproduksi,” ujar Prabowo.
Jumlah tersebut akan meningkat drastis dibandingkan saat ini. Menurut Dadan, kini pulau Papua telah memiliki 179 SPPG yang tersebar di enam provinsi. Rinciannya, 65 SPPG terdapat di provinsi Papua, 42 SPPG di Papua Barat, 30 SPPG di Papua Tengah, 28 SPPG di Papua Barat Daya, 8 SPPG di Papua Selatan, dan 5 SPPG di Papua Pegunungan.
Dadan optimistis target tersebut dapat tercapai seiring tingginya minat investor untuk membangun SPPG di wilayah paling timur Indonesia itu. Seluruh fasilitas tersebut diproyeksikan melayani sekitar 750 ribu penerima manfaat.
2.500 SPPG di Papua Rampung Maret
Dadan menargetkan bahwa pembangunan 2.500 SPPG di Papua rampung pada Maret 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.400 SPPG akan berlokasi di wilayah-wilayah terpencil.
Menurut dia, sejumlah investor telah menyampaikan komitmen untuk membangun SPPG di Papua.
“Karena sekarang sudah ada investor yang bersedia membangun di Papua yang mendaftar di Pemda itu ada 275 investor, kemudian totalnya itu akan ada kurang lebih Nanti yang membangun di sana di Papua itu kurang lebih sekitar 300-an investor Pak yang akan membangun di sana,” jelasnya.
Prabowo lantas menargetkan agar operasional 2.500 SPPG dimulai pada 17 Agustus 2026, dengan catatan sudah dapat melayani MBG. Dadan pun menyanggupinya.
“Oke, anda katakan Maret, tapi kita mengerti kondisi fisik tidak mudah bekerja dengan target itu, tapi kita siap kalau ada kemunduran. Saya kira yang jelas kita berharap Agustus, kita berharap 17 Agustus 2026 untuk Papua semua 2.500 SPPG sudah berfungsi,” tutur Prabowo.
“You, anda Kepala BGN punya rencana Maret sangat bagus tapi kita berharap 17 Agustus semua SPPG untuk Papua harus sudah bekerja dan sudah berproduksi,” sambungnya.
“Siap Pak Presiden,” ucap Dadan.
Ingatkan Kepala Daerah se-Papua
Presiden Prabowo Subianto meminta gubernur dan bupati seluruh Papua untuk bertanggung jawab dalam menggunakan dana otonomi khusus (otsus).
Dia memperingatkan agar dana otsus yang diberikan tak digunakan untuk jalan-jalan ke luar negeri.
“Saya minta benar-benar pada gubernur, para bupati tanggung jawab ya. Bupati dan Gubernur jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri menggunakan dana otsus, bisa?” tegas Prabowo.
Dia lantas bertanya kepada para kepala daerah apakah dapat berjanji tidak menggunakan dana otsus untuk jalan-jalan. Kepala daerah kompak menyanggupinya.
“Kok jawabannya kurang. Bisa?” tanya Prabowo.
“Bisa,” jawab para kepala daerah se-Papua bersama-sama.
Prabowo mengingatkan bahwa saat ini masyarakat sudah cerdas dan memiliki gadget. Dia pun meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengawasi ketat penggunaan data otsus.
“Bisa ya? Ini sekarang ini rakyatmu itu sudah pintar-pintar, semua punya gadget. Nanti Mendagri awasi ya. Jangan Bupati terlalu lama ada di Jakarta. Saudara bertanggung jawab kepada rakyatmu, komite membantu, para menteri siap,” tutur Prabowo.
