HARIAN FAJAR, TAKALAR – Ratusan honorer tenaga kesehatan (nakes) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Takalar, Jl Jenderal Sudirman, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulsel, Kamis, 18 Desember.
Aksi unjuk rasa ratusan nakes yang dipimpin Ketua Umum DPP BMKI, Irham Tompo itu menuntut untuk agar mereka diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Selain itu, ratusan massa yang mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian Polres Takalar mendesak Bupati Takalar untuk memberikan perhatian serius terhadap nasib tenaga kesehatan non-ASN yang telah mengabdi bertahun-tahun namun hingga saat ini belum mendapatkan kepastian status kepegawaian.
“Ribuan tenaga kesehatan non-ASN di Takalar yang telah mengabdi bertahun-tahun di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, namun belum terdata dalam pangkalan data BKN. Mereka juga tidak mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan sesuai peraturan yang berlaku,” teriak Irham Tompo.
Masaa juga meminta DPRD Takalar untuk menfasilitasi rapat dengar pendapat bersama Komisi 2, Komisi 9 DPR-RI, BKN, dan Kemenpan RB dalam mendapatkan kebijakan khusus bagi Nakes yang tidak terdata.
Menanggapi hal itu, Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Takalar, Ikbal Batong mengaku menerima aspirasi ratusan Nakes tersebut dan mencatat dua poin utama tuntutan mereka.
Antaranya percepatan kejelasan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di seluruh Puskesmas dan RSUD agar pengelolaan nakes lebih mandiri, serta pembentukan Tim Khusus Audit untuk memverifikasi ulang pendataan nakes non-ASN.
“Saat ini Pemda sedang dalam proses penyusunan draf regulasi daerah (Perbup/Keputusan Bupati) sebagai payung hukum untuk menjamin nasib para nakes yang tidak terakomodasi dalam seleksi PPPK. Seluruh tuntutan rekan-rekan nakes, akan segera dilaporkan kepada Bupati Takalar untuk mendapatkan keputusan kebijakan lebih lanjut,” kata Ikbal Batong. (mgs)
