GenPI.co - Legislator PKB Rivqy Abdul Halim mengingatkan BPI Danantara mengelola proyek Kampung Haji Indonesia secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan jemaah.
Proyek Kampung Haji Indonesia tersebut termasuk pembelian lahan dengan luas 4,4 hektare di Arab Saudi.
Anggota Komisi VI DPR itu mengatakan Danantara adalah lembaga pengelolaan investasi negara untuk memaksimalkan kekayaan negara melalui pengelolaan aset BUMN.
“Pembelian lahan harus benar-benar memberi manfaat untuk jemaah haji Indonesia, bukan sekadar proyek properti,” katanya dikutip dari Antara, Jumat (19/12).
Dia juga mengingatkan terkait transparansi terhadap pembangunan Kampung Haji. Sebab butuh waktu yang panjang, anggaran besar, dan sumber daya manusia yang profesional.
Transparansi ditekankan, terlebih dengan adanya rencana pembangunan 13 tower hunian dan satu pusat perbelanjaan, dengan kapasitas 23 ribu jemaah haji.
“Danantara tak boleh kerja secara tertutup. Transparansi mutlak dibutuhkan, supaya memastikan tidak terjadi penyimpangan,” ujarnya.
Rivqy menyampaikan transparansi ini harus mencakup pengelolaan aset, pemakaian anggaran, maupun penentuan mita.
“Setiap rupiah uang milik negara harus kembali dalam bentuk manfaat nyata untuk jemaah Indonesia,” tuturnya.
Dia pun mengusulkan supaya perkembangan pembangunan Kampung Haji dilaporkan berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.
“Kampung Haji adalah amanah besar Presiden Prabowo Subianto. Jadi jangan sampai ada yang mencederai kebijakan strategis ini,” ucapnya. (ant)
Tonton Video viral berikut:
