Eksis atau Tersingkir: Tantangan Parpol Islam Menghadapi 2029

Gagalnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melampaui parliamentary threshold pada Pemilu 2024 menjadi alarm keras bagi seluruh partai Islam. Ini bukan sekadar soal strategi kampanye yang keliru, melainkan cermin dari krisis yang lebih dalam: keterputusan antara identitas keislaman yang ditawarkan partai dengan kebutuhan riil pemilih Muslim hari ini. Politik simbol—retorika moral, jargon keumatan, dan klaim historis—tak lagi cukup di tengah publik yang semakin rasional, melek informasi, dan sensitif terhadap rekam jejak integritas.

Fenomena ini juga menegaskan bahwa pemilih Muslim Indonesia bukan entitas homogen. Mereka adalah kelas menengah perkotaan yang peduli tata kelola, buruh yang resah oleh ketidakpastian kerja, petani yang terhimpit krisis iklim, hingga generasi muda yang menuntut partisipasi dan transparansi. Ketika parpol Islam gagal membaca keragaman ini, kekalahan elektoral menjadi keniscayaan.

Jejak Panjang Perjuangan Muslim dan Pergeseran Medan Politik

Sejak pra-kemerdekaan, umat Islam Indonesia tidak pernah absen dari perjuangan politik. Sarekat Islam memobilisasi kesadaran ekonomi rakyat, Masyumi menghadirkan Islam sebagai kekuatan politik modern, sementara tokoh-tokoh Muslim memainkan peran kunci dalam perumusan dasar negara. Yang menonjol pada fase ini bukan simbolisme, melainkan gagasan besar: keadilan sosial, kemandirian ekonomi, dan negara berdaulat.

Namun pasca-reformasi, demokrasi elektoral membuka ruang kompetisi luas sekaligus jebakan pragmatisme. Koalisi transaksional, politik patronase, dan logika “asal masuk kekuasaan” perlahan menggerus fondasi ideologis parpol Islam. Akibatnya, diferensiasi memudar. PPP—sebagai partai tertua—menjadi contoh paling gamblang bagaimana sejarah panjang tak otomatis menjamin relevansi politik.

Dalam perspektif Indonesianis modern Vedi R. Hadiz, demokrasi Indonesia beroperasi dalam kerangka oligarki elektoral, di mana partai sering terserap kepentingan elite ekonomi-politik dan kehilangan daya transformasi. Teori ini membantu menjelaskan mengapa parpol Islam kerap berakhir sebagai pelengkap koalisi, bukan pengusung agenda perubahan. Ketika basis ideologis dan sosial melemah, partai mudah ditinggalkan konstituen.

Dari Politik Identitas ke Politik Kemaslahatan

Menuju 2029, parpol Islam perlu reposisi strategis: dari politik identitas menuju politik gagasan dan kemaslahatan. Pertama, fokus pada isu riil yang dirasakan warga: keadilan sosial, ekonomi umat berbasis produktivitas (UMKM, koperasi, ekonomi syariah yang inklusif), krisis lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Agenda ini berakar kuat pada etika Islam sekaligus sejalan dengan tuntutan demokrasi modern.

Kedua, kaderisasi ideologis harus dipulihkan. Bukan sekadar menyiapkan caleg populer, tetapi membangun kader berintegritas, paham kebijakan publik, dan berani bersikap kritis terhadap kekuasaan—even ketika berada di dalam pemerintahan. Konsistensi sikap inilah yang membangun kepercayaan jangka panjang.

Ketiga, narasi Islam rahmatan lil ‘alamin perlu diterjemahkan secara operasional. Islam harus hadir sebagai kekuatan yang melindungi kelompok rentan, menjunjung HAM, dan kompatibel dengan demokrasi konstitusional. Bukan slogan, melainkan kebijakan konkret yang bisa diuji publik.

Pendanaan Partai dan Kreativitas Penggalangan Elektoral

Satu aspek yang sering diabaikan parpol Islam adalah manajemen pendanaan. Ketergantungan pada donatur besar dan elite politik memperbesar risiko kooptasi oligarkis. Karena itu, parpol Islam perlu beralih ke model pendanaan yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan. Iuran anggota yang realistis, crowdfunding berbasis program, serta pelaporan keuangan terbuka bukan hanya soal etika, tetapi strategi politik untuk membangun rasa kepemilikan publik.

Selain itu, kreativitas penggalangan elektoral menjadi keharusan. Parpol Islam perlu memanfaatkan teknologi digital untuk micro-targeting isu, kampanye berbasis data, dan relawan akar rumput. Pendekatan komunitas—melalui koperasi, klinik advokasi hukum, pusat belajar, dan gerakan sosial—lebih efektif membangun loyalitas dibanding baliho mahal. Politik pelayanan (service politics) memberi bukti nyata keberpihakan, sekaligus mengurangi biaya elektoral yang selama ini mendorong praktik transaksional.

Belajar dari Parpol Islam di Luar Negeri

Pengalaman parpol Islam di luar negeri memberi pelajaran penting. Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Turki pada fase awal mampu memadukan identitas Islam dengan agenda ekonomi kerakyatan dan tata kelola yang relatif bersih, sehingga memperoleh legitimasi luas lintas kelas. Ennahda di Tunisia, meski menghadapi dinamika sulit, mencoba bertransformasi dari partai Islam ke partai demokratis berlandaskan nilai, demi menjaga stabilitas dan inklusivitas. Di Malaysia, PAS bertahan karena kuat di akar sosial dan konsisten membangun basis kader dan institusi pendidikan, meski tetap diuji oleh pragmatisme koalisi.

Pelajaran utamanya jelas: parpol Islam yang bertahan bukan yang paling keras simboliknya, melainkan yang paling adaptif dalam gagasan, manajemen organisasi, dan keberpihakan kebijakan.

Implikasi bagi Islam dan Demokrasi

Reposisi ini memiliki implikasi strategis. Bagi Islam, ia menjaga marwah ajaran dari reduksi menjadi alat mobilisasi elektoral jangka pendek. Bagi demokrasi, kehadiran parpol Islam yang substantif memperkaya kompetisi gagasan, memperkuat kontrol terhadap kekuasaan, dan menahan laju oligarki.

Tanpa perubahan mendasar, kegagalan PPP 2024 berpotensi menjadi pola berulang. Namun dengan transformasi ideologis, organisatoris, dan finansial yang serius, 2029 justru dapat menjadi momentum kebangkitan parpol Islam—bukan melalui simbol, melainkan melalui gagasan, integritas, dan keberpihakan nyata kepada publik.