GenPI.co - Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani merespons soal kabar yang menyebut 700 ribu anak di Papua belum bersekolah.
Lalu mengatakan kabar tersebut menjadi informasi yang tak bisa disepelekan. Sebab pendidikan itu merupakan hak dasar.
“Kami menilai informasi dugaan 700 ribu anak Papua tidak sekolah itu merupakan isu sangat serius,” katanya dikutip dari Antara, Jumat (19/12).
Politikus PKB itu kemudian mendesak supaya negara hadir menyelesaikan masalah akses pendidikan yang layak untuk anak di Papua.
“Negara punya kewajiban hadir memastikan anak di Papua mendapat layanan pendidikan yang layak, inklusif, serta berkeadilan,” ujarnya.
Dia menyebut Komisi X pun mendesak supaya pemerintah menjadikan temuan 700 ribu anak Papua belum sekolah itu menjadi momentum menguatkan kebijakan alternatif.
Kebijakan alternatif yang dimaksud itu di antaranya perbaikan distribusi guru, sarana prasarana, hingga penguatan sinergi pusat dand aerah.
“Ini dimaksudkan supaya hak pendidikan bagi anak Papua bisa benar-benar terpenuhi,” tutur wakil rakyat Dapil II NTB itu.
Lalu juga menekankan supaya dilakukan verfikasi ulang soal data anak di Papua belum mengenyam sekolah.
“Penting dilakukan proses crooscheck, dengan melibatkan Kemendikdasmen, pemda, hingga BPS,” ucapnya. (ast/jpnn)
Simak video menarik berikut:
