Pemda Terdampak Bencana Bisa Terima Bantuan Asing, Asal Bukan dari Pemerintah Negara Lain

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah daerah terdampak bencana di Sumatera bagian utara diperbolehkan menerima bantuan asing. Akan tetapi, bantuan tersebut tidak boleh berasal dari pemerintah negara lain. Bantuan dari lembaga internasional juga diperkenankan, tetapi jenis bantuan yang bisa diterima dibatasi.

Memasuki pekan ketiga bencana di Sumatera bagian utara, bantuan dari berbagai pihak di luar negeri mulai bermunculan. Bantuan itu disampaikan langsung ke pemerintah daerah yang terdampak bencana, baik di Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat. Akan tetapi, keberadaan bantuan itu masih problematis karena pemerintah pusat memutuskan untuk tidak menerima bantuan dari pemerintah negara lain.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam jumpa pers penanganan bencana di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025), berterima kasih atas bantuan yang diberikan banyak pihak kepada para korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal itu dilihat dalam bingkai solidaritas untuk kemanusiaan serta kebangsaan.

Khusus untuk bantuan dari pihak asing, lanjut Tito, pemerintah pusat tidak melarang jika bantuan berasal dari pihak non-pemerintah. Contohnya, bantuan beras sebanyak 30 ton yang disampaikan pihak Uni Emirat Arab (UEA) kepada Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara. Bantuan itu boleh diterima karena bukan berasal dari pemerintah UEA melainkan dari organisasi palang merah, Red Crescent UEA.

Kalau pemerintah sanggup, tidak perlu minta. Tapi kalau terlalu besar bebannya, ya, boleh. Apalagi kalau ada masyarakat internasional yang ingin membantu, itu baik sebagai bentuk kemanusiaan.

Tito melanjutkan, bantuan yang diberikan juga tidak didistribusikan secara langsung oleh pemerintah daerah. Saat ini, bantuan dari Red Crescent UEA diserahkan kepada lembaga penanganan bencana dan bantuan kemanusiaan milik Muhammadiyah, yakni Muhammadiyah Medical Center. “Beras-beras itu sekarang sudah ada di tangan Muhammadiyah, dan nanti Muhammadiyah yang akan membagikan kepada masyarakat,” kata Tito.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Medan menerima bantuan sebanyak 30 ton beras dan paket bahan pokok dari UEA, pekan lalu. Wali Kota Medan Rico Waas sempat menyatakan bahwa bantuan itu akan dibagikan kepada warga yang terdampak banjir karena Kota Medan belum pulih secara keseluruhan dan masih banyak masyarakat terdampak.

Akan tetapi, beberapa hari setelahnya bantuan tersebut dikembalikan. Rico menyebutkan, pengembalian dilakukan setelah pihaknya memeriksa regulasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Sejauh ini, pemerintah pusat memutuskan untuk tidak menerima bantuan dari negara lain.

Tito melanjutkan, pemerintah daerah juga boleh menerima bantuan dari lembaga internasional. Namun, jenis bantuan yang bisa diterima terbatas. Tito tidak menyebutkan jenis bantuan apa saja yang dimaksud, tetapi dia memastikan salah satunya adalah layanan konseling. “Yang paling mungkin untuk diterapkan adalah konseling, terutama untuk anak-anak dan wanita,” kata Tito.

Tito melanjutkan, hal ini juga terkait dengan surat permintaan bantuan dari Pemerintah Provinsi Aceh yang ditujukan kepada dua lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu UNDP dan UNICEF. Kemendagri telah mengonfirmasi pengiriman surat tersebut ke Pemprov Aceh dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Berdasarkan keterangan yang dikumpulkan, surat tersebut dikirim atas inisiatif pemerintah provinsi untuk menanggapi penawaran bantuan dari UNDP dan UNICEF. Adapun surat dibuat dengan menggunakan tanda tangan elektronik Muzakir Manaf.

Selain mengonfirmasi ke Pemprov Aceh, Kemendagri juga memverifikasi informasi tersebut ke UNDP dan UNICEF. Ia juga menanyakan bentuk bantuan apa yang bisa diberikan untuk merespons permintaan dari Pemprov Aceh.

Sejak banjir dan longsor melanda Sumatera bagian utara tiga pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah mampu menanganinya dengan sumber daya nasional. Pemerintah tidak menetapkan status darurat bencana nasional, tetapi tetap menjadikan penanganan bencana sebagai prioritas nasional. Dalam konteks itu, pemerintah juga memutuskan belum menerima bantuan dari pemerintah negara lain.

Presiden Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025), pun mengakui bahwa dirinya dihubungi beberapa kepala negara sahabat yang menawarkan bantuan untuk bencana di Sumatera. Penawaran bantuan itu diapresiasi, tetapi ia menegaskan bahwa Indonesia sanggup menangani bencana tersebut.

Secara terpisah, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI yang kini menjabat Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla, menilai, semestinya berbagai bantuan - termasuk bantuan dari negara lain dan lembaga internasional - diperbolehkan masuk ke wilayah bencana selama ditujukan demi kepentingan kemanusiaan dan dikoordinasikan dengan baik oleh pemerintah. Sebab, prinsip kemanusiaan tidak mengenal batas.

Kalla menyampaikan hal itu saat meninjau lokasi bencana dan pengungsian di Desa Palu Raya dan Bungkah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Jumat (19/12/2025). Menanggapi keluhan warga yang menyebut hampir 20 hari belum ada penanganan maksimal dari pemerintah, ia mengatakan bahwa keputusan untuk menerima bantuan asing akan bergantung pada perhitungan pemerintah terhadap kemampuan penanganan bencana.

“Kalau pemerintah sanggup, tidak perlu minta. Tapi kalau terlalu besar bebannya, ya, boleh. Apalagi kalau ada masyarakat internasional yang ingin membantu, itu baik sebagai bentuk kemanusiaan,” kata Kalla melalui keterangan tertulis.

Menurut dia, penerimaan bantuan dari negara lain ataupun lembaga internasional bukan persoalan. Sebab, urusan kemanusiaan tidak mengenal batas wilayah. “Kalau kemanusiaan itu tidak ada batas wilayah,” ujar Kalla.

Ia melanjutkan, PMI juga berkomitmen untuk terus membantu warga. Akan tetapi, ranah bantuan yang bisa diberikan terbatas pada logistik, yakni antara lain makanan, air bersih, dan layanan kesehatan.

Kalla pun mengajak semua pihak untuk bekerja bersama dalam penanganan bencana. “Pemerintah bekerja, PMI bekerja, masyarakat bekerja. Semua harus bersama agar solusi bisa tercapai,” ucapnya.