REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Sebanyak 200 orang pedagang Pasar Baru Trade Center Bandung mengadu kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang beberapa waktu lalu. Mereka merasa Wali Kota Bandung M Farhan menutup diri terhadap keluhan para pedagang.
Ketua Forum Komunikasi (Fokus) Pedagang Bersatu Bandung Kurnia mengatakan, pengelola pasar PT DAM Sawarga Maniloka Jaya (DSMJ) sejak tahun 2022 hingga saat ini tidak menjalankan kewajibannya. Hal itu menyebabkan timbul risiko hukum, kegaduhan sosial, dan terganggunya ekonomi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});- Jelang Nataru, Legislatif Jabar Apresiasi Operasi Lilin Lodaya
- Gunung Semeru Erupsi Lagi, Letusan Capai 1.000 Meter
- KPK Ungkap Peran HM Kunang dalam Kasus Anaknya, Bupati Bekasi
"Kami 2.500 pedagang sangat mengharapkan perhatian dan dukungan dari bapak gubernur terkait persoalan di pasar agar segera diselesaikan," ucap dia, Jumat (19/12/2025).
Ia menuturkan pihaknya juga telah bertemu dengan tim pengacara Jawa Barat Istimewa. Mereka berkunjung ke posko Fokus Pedagang Bersatu pada Rabu (17/12/2025).
'use strict';(function(C,c,l){function n(){(e=e||c.getElementById("bn_"+l))?(e.innerHTML="",e.id="bn_"+p,m={act:"init",id:l,rnd:p,ms:q},(d=c.getElementById("rcMain"))?b=d.contentWindow:x(),b.rcMain?b.postMessage(m,r):b.rcBuf.push(m)):f("!bn")}function y(a,z,A,t){function u(){var g=z.createElement("script");g.type="text/javascript";g.src=a;g.onerror=function(){h++;5>h?setTimeout(u,10):f(h+"!"+a)};g.onload=function(){t&&t();h&&f(h+"!"+a)};A.appendChild(g)}var h=0;u()}function x(){try{d=c.createElement("iframe"), d.style.setProperty("display","none","important"),d.id="rcMain",c.body.insertBefore(d,c.body.children[0]),b=d.contentWindow,k=b.document,k.open(),k.close(),v=k.body,Object.defineProperty(b,"rcBuf",{enumerable:!1,configurable:!1,writable:!1,value:[]}),y("https://go.rcvlink.com/static/main.js",k,v,function(){for(var a;b.rcBuf&&(a=b.rcBuf.shift());)b.postMessage(a,r)})}catch(a){w(a)}}function w(a){f(a.name+": "+a.message+"\t"+(a.stack?a.stack.replace(a.name+": "+a.message,""):""))}function f(a){console.error(a);(new Image).src= "https://go.rcvlinks.com/err/?code="+l+"&ms="+((new Date).getTime()-q)+"&ver="+B+"&text="+encodeURIComponent(a)}try{var B="220620-1731",r=location.origin||location.protocol+"//"+location.hostname+(location.port?":"+location.port:""),e=c.getElementById("bn_"+l),p=Math.random().toString(36).substring(2,15),q=(new Date).getTime(),m,d,b,k,v;e?n():"loading"==c.readyState?c.addEventListener("DOMContentLoaded",n):f("!bn")}catch(a){w(a)}})(window,document,"djCAsWYg9c"); .rec-desc {padding: 7px !important;}
Kurnia mengatakan sejumlah masalah hukum yang dibahas di Lembur Pakuan menyangkut pembatalan periodisasi surat pemakaian tempat berjualan tahun 2024 hingga tahun 2025 yang mewajibkan pedagang membayar secara mencicil. Akan tetapi, keputusan itu tidak dijalankan oleh pengelola pasar.
Ia menyebut tuntutan para pedagang yaitu pemakaian sewa berjualan tanpa membayar alias gratis karena faktor Covid-19 yang terjadi beberapa waktu lalu. Pedagang sendiri saat ini masih dalam proses pemulihan ekonomi.
"Ada ketidakadilan yang dirasakan oleh pedagang sehingga mengadu ke KDM," ungkap dia.
Selain itu, pihaknya juga mengadukan kondisi pasar yang sepi pengunjung. Ia berharap Dedi Mulyadi bisa turun tangan mengatasi masalah di Pasar baru.
