PT Pertamina Hulu Energi (PHE) terus memperkuat strategi sosial dalam menjalankan operasionalnya di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai perusahaan yang berdampingan langsung dengan masyarakat, PHE menerapkan pendekatan berbasis data dan kearifan lokal untuk memitigasi potensi konflik sosial dan resistensi warga.
Senior Manager External Communication and Stakeholder Relations PHE, Fitri Erika, mengungkapkan tantangan sosial di lapangan kerap terjadi karena adanya kesalahpahaman atau kekhawatiran masyarakat terhadap aktivitas industri hulu migas. Oleh karena itu, sebelum program dijalankan, perusahaan melakukan pemetaan sosial (social mapping) yang mendalam.
"Nah, bagaimana program-program ini mulai dirancang, tentu kita berbasiskan kepada data ataupun social mapping, kemudian dilanjutkan dengan melakukan diskusi ataupun FGD dengan pemangku kepentingan," ujar Erika dalam paparannya pada acara Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Jakarta pada Sabtu (20/12).
Erika mencontohkan, tantangan kerap muncul saat tim operasional baru memasuki wilayah tertentu, seperti area hutan atau wilayah tangkapan ikan nelayan. Pekerja pengeboran yang membawa alat dengan seragam safety kerap kali membawa stigma negatif untuk merusak lingkungan. Ia tak menampik bahwa hal itu terjadi dan menjadi tantangan tersendiri khususnya dalam membangun dialog dengan masyarakat setempat.
"Contoh misalnya ketika kita, teman-teman pakai baju coverall Pertamina masuk ke hutan, itu masyarakat beranggapan 'Wah pasti pohon mau ditebang gitu, wah pasti akan ada sumur di sini.' Nah, itu memang ada saja awal-awal untuk melihat secara fisik kita aja mereka sudah berbeda," jelasnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Erika menjelaskan, PHE melakukan pendekatan personal dengan mempelajari medan sosial. Erika menegaskan pentingnya mengidentifikasi orang yang didengar atau tokoh masyarakat.
"Nah tentu yang tadi, kita mulai masuk ke suatu wilayah, kita pelajari dulu medannya. Siapa tokoh masyarakat yang ada di sana, siapa yang bisa didengar, apa harapan yang disampaikan bagi orang luar yang untuk masuk," tambah Erika.
Strategi serupa juga diterapkan di wilayah operasi lepas pantai (offshore). Kegiatan survei seismik yang melibatkan kapal-kapal besar sering kali bersinggungan dengan jalur nelayan, yang berpotensi memicu protes jika tidak dikomunikasikan dengan baik.
"Nelayan complain misalnya, 'kok kapal lewat-lewat?' Nah sebelum itu kita lakukan sosialisasi bahwa teknologi yang dilakukan seismik ini aman. Jadi memang harus kita melakukan mitigasi sebelum pelaksanaan program-program itu bisa kita lakukan," paparnya.
Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), PHE berupaya menjawab kebutuhan spesifik di setiap daerah, mulai dari isu lingkungan, ekonomi, hingga infrastruktur. Sepanjang tahun 2025, PHE tercatat memiliki 831 program kemasyarakatan, termasuk 60 program yang fokus pada ketahanan pangan untuk mendukung swasembada energi dan pangan nasional.
Erika menekankan, keberhasilan program sangat bergantung pada partisipasi penerima manfaat dan kemampuan perusahaan beradaptasi dengan karakter unik setiap wilayah, sehingga tidak ada resep seragam untuk semua daerah.
“Intinya adalah bagaimana perusahaan bisa membuat masyarakat menjadi mandiri, sehingga terjadilah apa ya, circle ekonomi ataupun kebutuhan masyarakat tersebut bisa terjawab,” pungkasnya.
