Kinerja 2025, Kejari Lampung Tengah Catat Prestasi dan Dampingi Ratusan Desa

Lampung Geh, Lampung Tengah - Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah mencatat kinerja positif sepanjang 2025 dengan memperluas peran pendampingan hukum hingga berbagai program ke desa-desa serta meraih sejumlah prestasi di tingkat wilayah Kejati Lampung. Salah satu program yang menonjol ialah Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang telah menjangkau 311 desa di Kabupaten Lampung Tengah. Program ini menjadi salah satu faktor yang mengantarkan Bidang Intelijen Kejari Lampung Tengah meraih peringkat I Prestasi Kinerja Bidang Intelijen se-wilayah Kejati Lampung serta peringkat III Inovasi Mendukung Akselerasi Asta Cita Presiden RI. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Rita Susantinya mengatakan, transformasi kinerja kejaksaan diarahkan untuk menghadirkan penegakan hukum yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Transformasi ini berorientasi pada kepentingan publik, mulai dari pencegahan tindak pidana hingga pendampingan hukum di tingkat desa,” kata dia.

Selain pendampingan desa, Kejari Lampung Tengah juga aktif memberikan edukasi hukum melalui program Jaksa Masuk Sekolah dan Jaksa Menyapa. Sepanjang 2025, tercatat 47 kegiatan penerangan hukum yang menyasar pelajar dan masyarakat umum, disertai kampanye antikorupsi serta pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan. Di sisi penegakan hukum, Kejari Lampung Tengah menangani 581 perkara pidana umum, dengan 8 perkara diselesaikan melalui pendekatan Restorative Justice (RJ). Pendekatan ini dinilai mampu memberikan rasa keadilan dengan menekankan pemulihan korban dan keharmonisan sosial. Sementara itu, Kasi Intelijen Alfa Dera memaparkan, sepanjang 2025 pihaknya telah melaksanakan berbagai kegiatan penerangan hukum kepada masyarakat melalui program Jaksa Menyapa dan Jaksa Masuk Sekolah sebanyak 47 kegiatan. Selain itu, Intelijen Kejari Lampung Tengah juga menggalakkan program Jaga Desa di 311 desa, pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan (PAKEM), pencarian buron atau DPO, penelusuran aset, kampanye antikorupsi, serta kegiatan kehumasan. Pada Bidang Tindak Pidana Umum (Pidum), Kasi Pidum Wisnu Hamboro menyebutkan, penanganan perkara SPDP mencapai 581 perkara, dengan 42 perkara telah dieksekusi dan delapan perkara diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice (RJ). Sedangkan pada Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Kasi Pidsus Median Suwardi menjelaskan, Kejari Lampung Tengah telah menangani tujuh perkara korupsi, enam di antaranya telah berkekuatan hukum tetap dan dieksekusi. Keenam perkara itu meliput kasus korupsi di bidang cukai, korupsi kegiatan peningkatan ruas Jalan Pasar Kodim Sriwijaya-Sumber Rezeki, Kecamatan Bandar Mataram tahun anggaran 2021, tiga perkara korupsi pengelolaan dana hibah KONI bersumber dari APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2022 dan satu pada tahun anggaran 2024. Dari perkara tersebut, kejaksaan berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara, termasuk pembayaran uang pengganti sebesar Rp185 juta serta penyitaan satu bidang tanah dan bangunan milik terpidana. Di Bidang Datun, Kasi Datun Surya Dharma Putra menambahkan, selama Januari–Desember 2025 pihaknya menerima 537 Surat Kuasa Khusus (SKK) nonlitigasi serta melayani 162 kegiatan melalui aplikasi Halo JPN. Dari kegiatan tersebut, Kejari Lampung Tengah berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp7,2 miliar. Adapun pada Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB), Kasi PAPBB Desna Indah Meysari menyampaikan, total penerimaan dari pengelolaan barang bukti, lelang, dan uang rampasan sepanjang 2025 mencapai Rp248 juta. Capaian tersebut menegaskan komitmen Kejari Lampung Tengah dalam meningkatkan kinerja penegakan hukum serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. (Yul/Ansa)