REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Dana transfer dari pemerintah pusat ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun anggaran 2026 dipastikan mengalami penurunan. Pemangkasan anggaran yang sebelumnya diberitakan sebesar Rp 753 miliar pada APBD DIY 2026, dikhawatirkan akan berdampak pada serapan tenaga kerja dan keberlanjutan sejumlah program pembangunan di wilayah ini.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD DIY, Imam Taufik, meminta pemerintah daerah untuk lebih adaptif dengan memperkuat sinergi bersama pihak swasta dan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Imam menekankan perlunya langkah antisipatif agar penurunan dana transfer tidak langsung dirasakan masyarakat.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Karena tahun 2026 anggaran transfer mengalami penurunan, maka kami mendorong Pemda DIY untuk bersinergi dengan pihak swasta. Artinya, kegiatan-kegiatan yang sebenarnya bisa didanai oleh swasta, ya kita dorong ke sana," ujar Imam saat dijumpai di Kantor DPRD DIY, Jumat (19/12/2025).
Menurut Imam, keterlibatan pihak swasta diharapkan mampu menjaga kelangsungan program strategis tanpa mengurangi kualitas maupun kuantitas layanan publik.
'use strict';(function(C,c,l){function n(){(e=e||c.getElementById("bn_"+l))?(e.innerHTML="",e.id="bn_"+p,m={act:"init",id:l,rnd:p,ms:q},(d=c.getElementById("rcMain"))?b=d.contentWindow:x(),b.rcMain?b.postMessage(m,r):b.rcBuf.push(m)):f("!bn")}function y(a,z,A,t){function u(){var g=z.createElement("script");g.type="text/javascript";g.src=a;g.onerror=function(){h++;5>h?setTimeout(u,10):f(h+"!"+a)};g.onload=function(){t&&t();h&&f(h+"!"+a)};A.appendChild(g)}var h=0;u()}function x(){try{d=c.createElement("iframe"), d.style.setProperty("display","none","important"),d.id="rcMain",c.body.insertBefore(d,c.body.children[0]),b=d.contentWindow,k=b.document,k.open(),k.close(),v=k.body,Object.defineProperty(b,"rcBuf",{enumerable:!1,configurable:!1,writable:!1,value:[]}),y("https://go.rcvlink.com/static/main.js",k,v,function(){for(var a;b.rcBuf&&(a=b.rcBuf.shift());)b.postMessage(a,r)})}catch(a){w(a)}}function w(a){f(a.name+": "+a.message+"\t"+(a.stack?a.stack.replace(a.name+": "+a.message,""):""))}function f(a){console.error(a);(new Image).src= "https://go.rcvlinks.com/err/?code="+l+"&ms="+((new Date).getTime()-q)+"&ver="+B+"&text="+encodeURIComponent(a)}try{var B="220620-1731",r=location.origin||location.protocol+"//"+location.hostname+(location.port?":"+location.port:""),e=c.getElementById("bn_"+l),p=Math.random().toString(36).substring(2,15),q=(new Date).getTime(),m,d,b,k,v;e?n():"loading"==c.readyState?c.addEventListener("DOMContentLoaded",n):f("!bn")}catch(a){w(a)}})(window,document,"djCAsWYg9c"); .rec-desc {padding: 7px !important;}
"Supaya kesan penurunan anggaran itu tidak terasa betul di masyarakat, karena sudah bisa di-cover oleh pihak swasta," ucap dia.
Imam berharap, melalui skema kolaborasi ini, berbagai program prioritas yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY tetap dapat tercapai meskipun ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas. Lebih lanjut, Ia menekankan peran BUMD juga harus lebih dioptimalkan.
"BUMD juga harus kita genjot. Baik dari sisi efisiensi, produktivitas, maupun pengelolaan usahanya, supaya mereka bisa membantu menutupi penurunan dana transfer," ungkapnya.
Meski saat ini menghadapi tantangan fiskal, Imam menyebut kemungkinan dana transfer daerah akan kembali meningkat di masa depan, asalkan Pemda memenuhi sejumlah persyaratan dari pemerintah pusat. "Saya juga pernah mendengar bahwa dana transfer daerah ini nantinya bisa kembali lagi. Tapi tentu dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi," katanya.
/https%3A%2F%2Fcdn-dam.kompas.id%2Fimages%2F2025%2F12%2F20%2F7067062bc1d30722f39b54426724b13a-lone_star_tick_cdc.jpg)
