Medan (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pembangunan hunian tetap (huntap) korban terdampak bencana hidrometeorologi resmi dimulai.
Maruarar mengatakan, negara telah mengerahkan seluruh kekuatan memulihkan kondisi terdampak bencana di Sumatera Utara (Sumut) dan provinsi lainnya.
"Negara hadir, Presiden mengerahkan semua kekuatan, koordinasi, dan keuangan. Kita kompak membantu rakyat kita. Mari kita bekerja cepat, lebih cepat dari biasa," kata Maruarar bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian didampingi Wakil Gubernur Sumut Surya dalam peletakan batu pertama hunian tetap di Lahan Asrama Haji Pinangsori, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Ahad.
Pada tahap awal, lanjut Maruarar, Kementerian PKP akan membangun 200 hunian tetap di Sibolga, 118 di Tapanuli Tengah, 103 di Tapanuli Utara, dan 227 di Tapanuli Selatan.
Di Sibolga lokasinya di area Gelanggang Olahraga (GOR), Tapanuli Tengah di Asrama Haji Pinangsori, Tapanuli Utara di Desa Sibalanga, dan Tapanuli Selatan di Kebun Hapesong milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV.
Maruarar juga menyebutkan, pembangunan hunian tetap bagi korban bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di wilayah Sumut ini ditargetkan selesai awal 2026.
"Saya berharap seluruh pihak bisa bekerja kompak dan lebih cepat," tutur menteri yang akrab dipanggil Ara ini.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan, pemerintah akan membantu seluruh rumah terdampak bencana, termasuk kerusakan ringan, sedang, dan berat.
Namun, papar Tito, kerusakan rumah kategori berat atau rumahnya telah hilang, maka pemerintah akan membangunkan hunian tetap tanpa membebani korban bencana.
"Semua dalam pendataan, ringan, sedang akan dibantu pembiayaannya. Rusak berat atau hilang juga dibantu, dibangunkan hunian tetap yang saat ini kita lakukan groundbreaking," katanya.
Tito juga menambahkan, pembangunan hunian tetap bagi korban terdampak bencana Sumatera lebih dari 2.600 hunian, termasuk Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Pembangunan ini tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah (APBN/APBD). Namun Yayasan Buddha Tzu Chi membangunkan 2.500 hunian, dan dana pribadi Menteri PKP RI Maruarar Sirait, jelas Tito.
Wakil Gubernur Sumut Surya berharap pembangunan hunian tetap bagi korban terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera Utara bisa selesai tepat waktu.
"Kita berharap hunian tetap ini tepat waktu, sehingga bisa langsung dihuni warga kita yang terdampak bencana. Jadi mereka tidak tinggal di pengungsian lagi," kata Surya.
Pihaknya meminta para korban terdampak bencana hidrometeorologi di Sumut bersabar, dan ikut berpartisipasi mempercepat pembangunan hunian tetap itu.
Surya mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat berterima kasih Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, dan elemen masyarakat lainnya.
"Terima kasih juga kepada swasta, dan masyarakat yang bahu-membahu merehabilitasi pemukiman penduduk terdampak bencana. Jadi saya harap korban bersabar, karena Presiden terus memonitor perkembangan pemulihan bencana di Sumut," kata Surya.
Maruarar mengatakan, negara telah mengerahkan seluruh kekuatan memulihkan kondisi terdampak bencana di Sumatera Utara (Sumut) dan provinsi lainnya.
"Negara hadir, Presiden mengerahkan semua kekuatan, koordinasi, dan keuangan. Kita kompak membantu rakyat kita. Mari kita bekerja cepat, lebih cepat dari biasa," kata Maruarar bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian didampingi Wakil Gubernur Sumut Surya dalam peletakan batu pertama hunian tetap di Lahan Asrama Haji Pinangsori, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Ahad.
Pada tahap awal, lanjut Maruarar, Kementerian PKP akan membangun 200 hunian tetap di Sibolga, 118 di Tapanuli Tengah, 103 di Tapanuli Utara, dan 227 di Tapanuli Selatan.
Di Sibolga lokasinya di area Gelanggang Olahraga (GOR), Tapanuli Tengah di Asrama Haji Pinangsori, Tapanuli Utara di Desa Sibalanga, dan Tapanuli Selatan di Kebun Hapesong milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV.
Maruarar juga menyebutkan, pembangunan hunian tetap bagi korban bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di wilayah Sumut ini ditargetkan selesai awal 2026.
"Saya berharap seluruh pihak bisa bekerja kompak dan lebih cepat," tutur menteri yang akrab dipanggil Ara ini.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan, pemerintah akan membantu seluruh rumah terdampak bencana, termasuk kerusakan ringan, sedang, dan berat.
Namun, papar Tito, kerusakan rumah kategori berat atau rumahnya telah hilang, maka pemerintah akan membangunkan hunian tetap tanpa membebani korban bencana.
"Semua dalam pendataan, ringan, sedang akan dibantu pembiayaannya. Rusak berat atau hilang juga dibantu, dibangunkan hunian tetap yang saat ini kita lakukan groundbreaking," katanya.
Tito juga menambahkan, pembangunan hunian tetap bagi korban terdampak bencana Sumatera lebih dari 2.600 hunian, termasuk Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Pembangunan ini tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah (APBN/APBD). Namun Yayasan Buddha Tzu Chi membangunkan 2.500 hunian, dan dana pribadi Menteri PKP RI Maruarar Sirait, jelas Tito.
Wakil Gubernur Sumut Surya berharap pembangunan hunian tetap bagi korban terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera Utara bisa selesai tepat waktu.
"Kita berharap hunian tetap ini tepat waktu, sehingga bisa langsung dihuni warga kita yang terdampak bencana. Jadi mereka tidak tinggal di pengungsian lagi," kata Surya.
Pihaknya meminta para korban terdampak bencana hidrometeorologi di Sumut bersabar, dan ikut berpartisipasi mempercepat pembangunan hunian tetap itu.
Surya mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat berterima kasih Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, dan elemen masyarakat lainnya.
"Terima kasih juga kepada swasta, dan masyarakat yang bahu-membahu merehabilitasi pemukiman penduduk terdampak bencana. Jadi saya harap korban bersabar, karena Presiden terus memonitor perkembangan pemulihan bencana di Sumut," kata Surya.
