Bisnis.com, JAKARTA – Institute for Essential Services Reform (IESR) memprediksi manfaat ekonomi senilai Rp544 triliun per tahun akan hilang usai pemerintah menghentikan insentif untuk kendaraan listrik (electric vehicle/EV) pada 2026.
Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa menilai diakhirinya insentif kendaraan listrik berpotensi mendorong kenaikan harga mobil listrik di pasar domestik. Kenaikan tersebut dipicu oleh hilangnya insentif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% serta fasilitas pembebasan bea masuk impor kendaraan listrik secara utuh atau completely built up (CBU).
IESR memperkirakan kenaikan harga akan menekan penjualan kendaraan listrik dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan industri pendukung, termasuk industri baterai dan komponen kendaraan listrik. Selain itu, kebijakan tersebut dinilai berisiko memperlambat laju adopsi kendaraan listrik yang berkontribusi menurunkan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan impor minyak.
"Elektrifikasi kendaraan bermotor merupakan tulang punggung penurunan emisi di sektor transportasi. Kontribusinya bisa mencapai 45–50% dari total penurunan emisi sektor transportasi," ujar Fabby dalam keterangannya, dikutip Senin (22/12/2025).
Menurut Fabby, momentum adopsi kendaraan listrik perlu dijaga agar permintaan dapat tumbuh secara eksponensial dan mendorong terbentuknya ekosistem industri pendukung. Ia menyebutkan, pengembangan industri baterai terintegrasi dari hulu ke hilir berpotensi menghasilkan akumulasi manfaat ekonomi sedikitnya Rp544 triliun per tahun hingga 2060, bahkan masih berpeluang lebih besar apabila seluruh ekosistem kendaraan listrik diperhitungkan.
Fabby menjelaskan, IESR memahami bahwa insentif kendaraan listrik pada awalnya dirancang bersifat sementara untuk menarik investasi manufaktur. Namun, kebijakan tersebut dinilai masih relevan untuk diperpanjang apabila terbukti memberikan manfaat yang lebih besar, seperti mendorong investasi ekosistem kendaraan listrik dan meningkatkan daya saing industri EV nasional.
Baca Juga
- Perang Harga Mobil China di Indonesia, Kompetisi Kian Sengit
- Intip Strategi Toyota Hadapi Merek China di Indonesia
- Kemenakan Presiden Saras Diangkat jadi Komisaris Utama, Triniti (TRIN) Jelaskan Fokus Bisnis
Saat ini, tercatat terdapat delapan pabrikan kendaraan listrik yang telah memproduksi kendaraan di Indonesia. Namun, jumlah tersebut dinilai belum cukup untuk menciptakan persaingan pasar yang sehat. Di sisi lain, pemerintah menargetkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) kendaraan listrik mencapai 60% pada 2027 dan 80% pada 2030, yang memerlukan basis manufaktur lebih luas.
Dari sisi penjualan, data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan wholesales mobil listrik murni selama 11 bulan 2025 mencapai 82.525 unit. Jumlah tersebut meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan capaian sepanjang 2024 yang sebesar 43.188 unit.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah tidak akan melanjutkan insentif kendaraan listrik pada 2026. Anggaran insentif tersebut direncanakan dialihkan untuk mendukung pengembangan program mobil nasional.
Insentif yang dihentikan mencakup fasilitas pembebasan bea masuk impor kendaraan listrik secara utuh atau CBU yang sebelumnya diturunkan dari tarif normal sebesar 50% menjadi 0%.
