Pemkab Fakfak Rancang Strategi Fiskal Gaji PPPK 2026

Penulis: Frans Tamaela

TVRINews, Fakfak

Pemerintah Kabupaten Fakfak menyiapkan strategi fiskal untuk memastikan layanan publik tetap berjalan pada 2026, seiring berakhirnya dukungan pemerintah pusat terhadap pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Bupati Fakfak Samaun Dahlan menyampaikan selama 2025 gaji PPPK masih ditopang pemerintah pusat dengan alokasi sekitar Rp19 miliar. Mulai 2026, pembiayaan gaji PPPK tidak lagi masuk dalam skema transfer pusat ke daerah dan menjadi tanggungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Jumlah PPPK kita cukup besar, baik yang penuh waktu maupun paruh waktu. Ini menjadi tantangan serius bagi APBD 2026,” kata Samaun saat menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 991 PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak, Senin, 22 Desember 2025.

Penyerahan SK tersebut mencakup 991 PPPK yang terdiri atas 158 pegawai penuh waktu dan 833 pegawai paruh waktu.

Menurut Samaun, kondisi ini menuntut perencanaan fiskal yang lebih cermat dan berkelanjutan. Penyesuaian belanja daerah dinilai penting agar hak pegawai tetap terpenuhi tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengingatkan PPPK untuk menunjukkan kinerja terbaik sebagai bentuk tanggung jawab atas kepercayaan negara dan daerah.

“Apa yang diperjuangkan hari ini sudah diterima. Sekarang saatnya bekerja dengan sungguh-sungguh dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Fakfak berharap transisi pembiayaan gaji PPPK pada 2026 dapat berjalan lancar melalui disiplin anggaran dan komitmen kerja, sehingga kualitas layanan publik tetap terjaga.

Editor: Redaktur TVRINews