jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (Waketum PAN) Viva Yoga Mauladi menyebut parpolnya setuju pilkada dilaksanakan tidak langsung, dengan dua syarat.
Pertama, kata dia, seluruh partai sepakat kontestasi politik tidak dilaksanakan secara langsung demi mencegah politisasi.
BACA JUGA: Golkar Usul Pilkada Melalui DPRD, Legislator PDIP: Kami Masih Mengkaji Pilihan Terbaik
"Seluruh partai politik bersepakat bulat untuk menerima pilkada dilaksanakan tidak langsung. Dengan demikian proses pembahasan revisi UU Pilkada tidak akan akan digunakan oleh parpol untuk berselancar menjaring suara rakyat," ujar Viva Yoga mengungkap syarat pertama seperti disampaikan melalui layanan pesan, Senin (22/12).
Kedua, kata dia, wacana mengubah pelaksanaan pilkada dari langsung menjadi melalui DPRD, jangan sampai menghasilkan pro dan kontra.
BACA JUGA: Pilkada Melalui DPRD Dianggap Mematikan Suara Publik di Ruang Digital
"Tidak menimbulkan pro kontra secara tajam dan meluas di publik, karena setiap pembahasan UU Pilkada memancing demonstrasi yang masif secara nasional," ujar Viva Yoga.
Dia menuturkan UUD 1945 sebenarnya tidak secara tegas menyebut pilkada dipilih langsung atau melalui DPRD.
BACA JUGA: Golkar Usul Pilkada Melalui DPRD, PKS Belum Bersikap, Mau Kaji Lebih Dahulu
Viva Yoga mengatakan pilkada secara langsung atau DPRD sebenarnya konstitusional dan tidak melanggar hukum.
"Hal itu diatur di Pasal 18 Ayat 4 UUD NRI Tahun 1945, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis," kata dia.
Sebelumnya, Partai Golkar mengusulkan pelaksanaan pilkada melalui DPRD setelah parpol berkelir kuning itu menggelar Rapimans 2025.
"Partai Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem Proporsional Terbuka dengan memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan, penyelenggara, dan tata Kelola untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil," kata Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dalam keterangan persnya, Minggu (21/12).
Selain pemilihan tak langsung, Golkar dalam Rapimnas juga mengusulkan pembentukan koalisi permanen demi menjaga stabilitas pemerintahan.
"Koalisi Permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden, tetapi dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan," ujar Bahlil. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan
