Kecelakaan Maut Bus Cahaya Trans, Legislator Singgung Kelayakan Transportasi saat Nataru

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mengatakan kecelakaan yang melibatkan bus PO Cahaya Trans di Krapyak, Semarang, pada Senin (22/12) harus menjadi peringatan dini memasuki musim libur Natal dan tahun baru.

Sebab, mobilitas warga pada Nataru diprediksi mencapai 119,5 juta orang, dengan konsentrasi pergerakan terbesar di Pulau Jawa.

BACA JUGA: Bus Cahaya Trans yang Kecelakaan di Semarang Membawa 34 Penumpang

"Peringatan bagi semua, dengan estimasi 119,5 juta orang yang akan bergerak untuk mudik, perayaan tahun baru, dan wisata, pemerintah tidak punya ruang untuk toleransi terhadap kelalaian sekecil apa pun," ungkap Huda, Selasa (23/12).

Adapun Bus PO Cahaya Trans terguling di ruas simpang susun exit Tol Krapyak, Kota Semarang, Senin sekitar pukul 00.30 WIB.

BACA JUGA: Bus Terguling di Semarang pada Senin Dini Hari, 15 Orang Meninggal Dunia

Bus berangkat dari Jatiasih, Bekasi menuju Yogyakarta. Kendaraan dilaporkan melaju kencang, lalu hilang kendali, kemudian menabrak pembatas jalan, serta terguling.

Kepolisian setempat mengungkap 16 orang tewas dalam insiden bus PO Cahaya Trans terguling.

BACA JUGA: Larangan Truk Sumbu 3 Nataru Jadi 17 Hari, Bambang Haryo Soekarno: Kebijakan Ini Tidak Tepat

Oleh sebab itu, Huda mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuat strategi komprehensif guna memastikan keamanan di seluruh lini transportasi, baik darat, laut, udara, maupun kereta api pada momen Nataru.

Khusus untuk moda transportasi bus, dia menuntut Kemenhub melakukan ramp check atau inspeksi keselamatan secara masif dan menyeluruh.

Legislator Dapil VII Jawa Barat (Jabar) dari PKB itu tidak ingin spekulasi mengenai ketidaklayakan armada hingga perilaku ugal-ugalan sopir akibat tekanan kerja menjadi fenomena umum pada masa Nataru.

"Jangan ada bus zombie atau bus yang tidak layak jalan tetap dipaksakan beroperasi demi mengejar setoran di tengah tingginya permintaan," ujarnya.

Selanjutnya Huda meminta Kemenhub dan kepolisian melaksanakan pemeriksaan kesehatan awak bus memasuki Nataru demi mencegah tragedi.

"Sopir harus dalam kondisi fit dan tidak di bawah pengaruh zat apa pun. Manajemen waktu kerja juga harus diawasi ketat, jangan biarkan sopir dipaksa bekerja di luar batas kemampuan manusiawi mereka," ujarnya.

Huda menambahkan, negara bertanggung jawab memastikan keselamatan 119,5 juta warga yang bermobilitas selama Nataru.

"Kita tidak ingin keceriaan liburan berubah menjadi duka akibat kelalaian dalam manajemen transportasi publik," tutupnya. (ast/jpnn)