Permintaan Pekerja Migran Berketerampilan Menengah dan Tinggi Meningkat

JAKARTA, KOMPAS – Peluang kerja di luar negeri sebagai profesional cukup tinggi, tapi belum mampu diisi pekerja migran Indonesia.  Hal ini disebabkan ada kesenjangan keterampilan yang dikuasai dengan kebutuhan dunia kerja dan bahasa asing di negara tujuan. Kondisi ini perlu diantisipasi dunia pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pelayanan Pekerja Migran Indonesia dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) per 23 Desember 2025, ada 350.476 lowongan kerja di luar negeri. Hingga 22 Desember, baru 292.028 orang mengisinya. Jumlah ini melampaui target yakni 112,69 persen dari target 259.144 orang.

“ Kunci utama pelindungan pekerja migran yakni peningkatan mutu sumber daya manusia. Pekerja yang punya keterampilan tinggi, sertifikasi, dan kemampuan bahasa yang baik lebih terlindungi dan mampu mengisi peluang kerja profesional di luar negeri,” kata Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, di Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Peluang kerja di luar negeri dengan menyiapkan pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi jalan untuk menciptakan lapangan kerja, serta pengentasan pengangguran dan kemiskinan.

Ada manfaat ekonomi yang tinggi dari penyiapan pekerja migran yang kompeten. Remitansi PMI pada tahun 2024 tercatat mencapai Rp 253 triliun, sedangkan hingga kuartal ketiga tahun 2025 remitansi PMI sekitar Rp 212 triliun.

Untuk meningkatkan kesiapan calon pekerja migran Indonesia mengisi peluang kerja formal yang butuh keahlian menengah dan tinggi, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI menggalang kerja sama dengan 13 kementerian atau lembaga.

Terbaru, penantanganan Nota Kesepahaman (MoU) dilakukan antara Menteri P2MI dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek). Hal ini sebagai langkah strategis memperkuat sinergi pengembangan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing global menghadapi momentum bonus demografi Indonesia.

Kunci utama pelindungan pekerja migran yakni peningkatan mutu sumber daya manusia. Pekerja yang punya keterampilan tinggi, sertifikasi, dan kemampuan bahasa yang baik lebih terlindungi dan mampu mengisi peluang kerja profesional di luar negeri.

Kolaborasi Kemendiktisaintek dengan KP2MI dinilai penting mengingat jumlah penduduk usia produktif Indonesia saat ini hampir dua kali lipat dibandingkan penduduk usia anak dan lanjut usia.

Tanpa kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang memadai, bonus demografi berpotensi menjadi tantangan sosial dan ekonomi. Karena itu, sinergi lintas kementerian diharapkan menjembatani kesenjangan antara output pendidikan dan kebutuhan kompetensi dunia kerja.

Mukhtarudin menyampaikan, peningkatan kualitas pekerja migran harus dimulai sejak sebelum penempatan melalui penguatan pendidikan dan pelatihan. Sebab, permintaan tenaga kerja untuk mengisi lowongan kerja dengan keterampilan menengah dan tinggi secara global meningkat.

“Negara hadir dengan menyiapkan SDM kita agar punya pilihan, bisa bekerja di dalam ataupun luar negeri. Mereka tak selamanya di luar negeri, pengalaman bekerja di luar negeri nantinya bisa mendukung peningkatan dunia kerja di Indonesia sesuai kebutuhan industri yang akan bertumbuh ke depan di dalam negeri,” tuturnya.

Peluang kerja di luar negeri bisa mencapai 1,5 juta lowongan. Pekerja migran Indonesia tak lagi hanya jadi pekerja domestik. Kebutuhan tenaga kerja lain yang tinggi meliputi antara lain sektor kesehatan, manufaktur, perikanan, peternakan, Perkebunan, pertanian, konstruksi, anak buah kapal, transportasi, dan jasa lain.

Berdasarkan quick win 2025-2026, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dalam Sidang Kabinet pada 20 Oktober 2025, pemerintah menyiapkan 500.000 pekerja sektor caregiver, welder, hospitality, perawat, supir truk, dan sektor lain. Ini dilakukan dengan memacu mutu pendidikan vokasi lewat SMK Go Global dan pendidikan tinggi vokasi.

Mendiktisaintek Brian Yuliarto menegaskan, pekerja migran Indonesia merupakan representasi mutu SDM bangsa di tingkat global. Keberadaan PMI tak sekadar tenaga kerja tapi duta bangsa yang menunjukkan mutu kompetensi, profesionalisme, dan daya saing SDM Indonesia di panggung internasional.

“Karena itu pendidikan tinggi dan vokasi harus hadir untuk menyiapkan lulusan yang memiliki keterampilan, sertifikasi, serta kemampuan bahasa yang sesuai dengan kebutuhan negara tujuan,” ungkap Brian.

Menurut Brian, melalui nota kesepahaman, dua kementerian memperkuat keterkaitan antara pendidikan tinggi dan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja melalui penyelarasan kurikulum berbasis industri dan penguatan pendidikan vokasi.

Selain itu sinergi dilakukan melalui peningkatan keterampilan melalui upskilling dan reskilling, pengembangan kemampuan bahasa asing sesuai negara tujuan, serta dukungan sertifikasi kompetensi yang diakui secara internasional.

Koordinasi dilakukan dengan perguruan tinggi vokasi untuk memetakan negara dan keahlian yang dibutuhkan. “Nanti pada tahun terakhir pendidikan, di perguruan tinggi vokasi mitra penyiapan PMI, lulusan akan disiapkan secara khusus agar siap bersaing di panggung global, dan siap di negara tujuan,” ucapnya.

Brian menambahkan, makin banyak orang Indonesia punya pengalaman bekerja di luar negeri akan berdampak baik bagi brain circulation atau perputaran tenaga ahli di Indonesia.

Perputaran talenta tersebut nantinya berdampak pada kemajuan dunia usaha dan dunia industri di dalam negeri. Caranya, dengan memanfaatkan transfer pengetahuan dan teknologi dari PMI sebagai profesional menengah dan tinggi di berbagai negara.

Sebelumnya di Kompas.id, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah, mengatakan ketika lapangan pekerjaan di domestik terbatas, bekerja ke luar negeri menjadi daya Tarik. Selain itu, bekerja di luar negeri umumnya karena upah lebih tinggi.

Menurut Sinthia D Harkrisnowo, National Project Coordinator International Labour Organization (ILO) Indonesia, soal tata kelola migrasi perlu diperbaiki. Contohnya, menekan biaya perekrutan dan penempatan dengan menghilangkan praktik tak efisien. “Mutu pendidikan pra-keberangkatan perlu ditingkatkan agar sesuai kebutuhan,” katanya.