Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pengembalian anggaran dari kementerian/lembaga (K/L) jelang tutup buku APBN 2025 masih berlangsung. Dia menyebut nilainya mencapai lebih dari Rp10 triliun.
Sebelumnya pada kesempatan terpisah, Purbaya menyebut total nilai pengembalian anggaran K/L tercatat sebesar Rp4,5 triliun. Nilai ini bertambah dari keterangannya pada November 2025 ketika pengembalian anggaran tercatat senilai Rp3,5 triliun.
Salah satu kementerian yang disebut olehnya mengembalikan anggaran yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut berapa nilai anggaran yang dikembalikan ke kas negara.
"Ada yang besar masuk ke kami juga. KUR juga enggak seluruhnya terserap," terangnya saat ditemui wartawan di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Purbaya mengaku tidak ingat secara terperinci berapa total nilai pengembalian anggaran yang sudah tercatat oleh kementeriannya. Namun, dia menyebut total nilai anggaran yang dikembalikan melebihi angka Rp10 triliun.
"Saya lupa ada yang besar juga. Ada [Rp10 triliun], lebih," terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu secara singkat.
Baca Juga
- Menkeu Purbaya: Anggaran Bencana Cukup, Tak Perlu Ganggu MBG
- Dipanggil Prabowo, Purbaya Pastikan Anggaran Penanganan Bencana Tersedia
- Serapan Rendah, Purbaya Terima Pengembalian Anggaran dari K/L Rp4,5 Triliun
Adapun sampai dengan 30 November lalu, APBN 2025 membukukan penyerapan anggaran sebesar Rp2.911,8 triliun. Realisasi itu mencapai 82,5% dari outlook laporan semester I/2025 yakni Rp3.527,5 triliun.
Salah satu cakupan belanja negara adalah belanja pemerintah pusat, yang terealisasi Rp2.116,2 triliun atau 79,5% dari outlook Rp2.662,4 triliun. Di dalamnya, belanja kementerian/lembaga (K/L) sudah terserap sebesar Rp1.110,7 triliun atau 87,1% terhadap outlook Rp1.275,6 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mencatat bahwa realisasi belanja K/L sampai dengan 30 November 2025 itu sudah lebih tinggi dari realisasi sampai dengan 30 November 2024, yakni Rp1.049,7 triliun. Kenaikan belanjanya mencapai Rp61 triliun lebih tinggi.
"Kami sudah belanja Rp61 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Jadi, belanja K/L seperti ini yang kami telah sampaikan meningkat per akhir November," terang Suahasil pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025 di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Sementara itu, belanja non-K/L tercatat sebesar Rp1.005,5 triliun. Realisasinya lebih rendah dari belanja K/L yakni baru 72,5% dari outlook Rp1.387,8 triliun. Di sisi lain, transfer ke daerah (TKD) sudah terealisasi sebesar Rp795,6 triliun atau 92,1% dari outlook Rp864,1 triliun.
Adapun di dalam belanja negara, terdapat anggaran untuk program prioritas pemerintah pusat senilai Rp927,2 triliun. Sampai dengan 30 November 2025, anggaran yang sudah dibelanjakan mencapai 81,2% dari pagu atau Rp752,7 triliun.
Salah satu program prioritas dimaksud adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sudah menyerap anggaran senilai Rp52,9 triliun. Akan tetapi, angka realisasi penyerapan anggaran program itu dihitung sampai dengan 15 Desember 2025. Penyerapan anggaran MBG sudah 74,6% dari pagu anggaran yakni Rp71 triliun.
