Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mendorong percepatan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Wanam di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, guna mendukung ketahanan pangan dan energi nasional.
“Pelabuhan Wanam bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi merupakan investasi jangka panjang negara untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air nasional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Papua Selatan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Dia menyampaikan pihaknya terus memperkuat konektivitas dan ketahanan logistik nasional, salah satunya dengan mempercepat penyelesaian pembangunan Pelabuhan Wanam.
Masyhud menuturkan upaya tersebut ditandai dengan penandatanganan kontrak pengadaan barang hasil pekerjaan pembangunan Pelabuhan Wanam hingga selesai 100 persen, di Gedung Kementerian Perhubungan Jakarta.
Ia menegaskan Pelabuhan Wanam memiliki peran strategis sebagai simpul logistik utama dalam mendukung kawasan swasembada pangan, energi, dan air secara nasional.
"Penandatanganan kontrak ini merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan Pelabuhan Wanam dapat diselesaikan secara menyeluruh," kata dia.
Dia menyebutkan hingga saat ini, progres fisik pembangunan Pelabuhan Wanam sisi laut sebesar 87, 39 persen (update hingga 12 Des 2025).
Dalam rangka penyelesaian pekerjaan hingga 100 persen, Ditjen Perhubungan Laut melakukan penunjukan langsung kepada PT Dua Samudera Perkasa sebagai pelaksana pekerjaan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Masyhud juga menekankan pentingnya pelaksanaan pekerjaan yang mengedepankan prinsip akuntabilitas dan kualitas.
“Saya berharap seluruh proses pelaksanaan kontrak ini dilakukan dengan prinsip tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya, serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Masyhud menyampaikan percepatan pembangunan Pelabuhan Wanam sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto yaitu terkait swasembada pangan, serta di sisi lain juga sebagai wujud pemerataan pembangunan nasional, khususnya di wilayah timur Indonesia dan kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
“Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk terus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur transportasi laut guna mewujudkan Indonesia yang terhubung, berdaulat, dan berdaya saing,” tambahnya.
Dengan percepatan pembangunan Pelabuhan Wanam, diharapkan konektivitas laut di Papua Selatan semakin kuat, distribusi logistik menjadi lebih efisien, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional secara berkelanjutan.
“Pelabuhan Wanam bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi merupakan investasi jangka panjang negara untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air nasional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Papua Selatan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Dia menyampaikan pihaknya terus memperkuat konektivitas dan ketahanan logistik nasional, salah satunya dengan mempercepat penyelesaian pembangunan Pelabuhan Wanam.
Masyhud menuturkan upaya tersebut ditandai dengan penandatanganan kontrak pengadaan barang hasil pekerjaan pembangunan Pelabuhan Wanam hingga selesai 100 persen, di Gedung Kementerian Perhubungan Jakarta.
Ia menegaskan Pelabuhan Wanam memiliki peran strategis sebagai simpul logistik utama dalam mendukung kawasan swasembada pangan, energi, dan air secara nasional.
"Penandatanganan kontrak ini merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan Pelabuhan Wanam dapat diselesaikan secara menyeluruh," kata dia.
Dia menyebutkan hingga saat ini, progres fisik pembangunan Pelabuhan Wanam sisi laut sebesar 87, 39 persen (update hingga 12 Des 2025).
Dalam rangka penyelesaian pekerjaan hingga 100 persen, Ditjen Perhubungan Laut melakukan penunjukan langsung kepada PT Dua Samudera Perkasa sebagai pelaksana pekerjaan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Masyhud juga menekankan pentingnya pelaksanaan pekerjaan yang mengedepankan prinsip akuntabilitas dan kualitas.
“Saya berharap seluruh proses pelaksanaan kontrak ini dilakukan dengan prinsip tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya, serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Masyhud menyampaikan percepatan pembangunan Pelabuhan Wanam sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto yaitu terkait swasembada pangan, serta di sisi lain juga sebagai wujud pemerataan pembangunan nasional, khususnya di wilayah timur Indonesia dan kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
“Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk terus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur transportasi laut guna mewujudkan Indonesia yang terhubung, berdaulat, dan berdaya saing,” tambahnya.
Dengan percepatan pembangunan Pelabuhan Wanam, diharapkan konektivitas laut di Papua Selatan semakin kuat, distribusi logistik menjadi lebih efisien, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional secara berkelanjutan.
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5455266/original/022215700_1766642911-0c7a8a2c-0c88-4726-bcff-16a2c39fb53c.jpeg)
