FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Media milik Erick Thohir, Republika bakal megelar Dzikir Nasional 2025. Berlangsung 31 Desember 2025.
Kegiatan itu bertajuk “Demi Masa, Semoga Kita Bukan Termasuk Orang yang Merugi”. Bakal dihelat di Masjid At-Thohir, Cimanggis Depok.
Hal tersebut disorot Direktur Jaringan Moderat Islam, Islah Bahrawi. “31 Desember 2025, Republika (media milik Eric Tohir) mengadakan Dzikir Nasional di masjid milik keluarga besar Boy Tohir, “At-Tohir”,” kata Islah dikutip dari unggahannya di X, Kamis (25/12/2025).
Ada sejumlah tokoh yang akan dihadirkan. Salah satunya, tokoh NU Zulfa Mustofa.
Tapi yang menjadi sorotan Islah, atribusi Zulfa Mustofa sebagai Ketua Umum PBNU.
“Acara itu akan dihadiri Zulfa Mustofa. Anehnya, dalam edaran Tiktok Republika, dia disemat jelas dengan atribusi “Ketua Umum PBNU”,” ujarnya.
Jika ditelisik, dia menilai hal itu mengungkapkan indikasi siapa yang bermain di konflik PBNU.
“Analisis awam: jadi mulai tersingkap perlahan, oligarki tambang mana yang bermain dalam konflik PBNU ini,” terangnya.
Sebelumnya, Islah menyapaikan konflik di PBNU terjadi karena persoalan tambang. Itu diungkapkan dalam YouTube Akbar Faizal Uncensored.
“Saya pastikan memang, persoalan konflik di PBNU itu persoalam tambang,” kata Islah.
Dia menantang debat pihak yang tak sepakat dengan pernyataannya. Baik itu gus maupun kiyai.
“Kalau ada gus atau kiyai yang menolak bukan karena tambang, ayo debat sama saya,” ujarnya.
Islah membeberkan, konsesi PBNU ada hubungannya dengan Boy Thohir. Pengusaha kelas kakap yang juga saudara dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
“PBNU terikan Rp40 miliar sejak awal dengan perusahaan-perusahaan ini. Jadi kalau memang PBNU pada ujungnya tidak bekerja sama dengan perusahaan ini, yang dirugikan orang-orang komitmen puluhan miliar ini,” jelasnya.
Dia menduga, ada peran Presiden ke-7 Jokowi dalam Izin Usaha Perambangan (IUP) yang diterima PBNU. bahkan menyebut Jokowi yang menghubungkan Boy Thohir dengan PBNU.
“Saya punya keyakinan, ada peran Pak Jokowi dari awal disitu,” terangnya.
Selain itu, dia mengungkapkan IUP tersebut keluar di saat Jokowi menjabat presiden.
“IUP ini kan dikeluarkaan di jaman Pak Jokowi, jadi bagaimana yah. Kalau mau dibilang kita berprasangka buruk, atau berpura-pura tak berprasangka buruk, repot juga,” imbuhnya.
Lebih jauh, Islah menyebut tambang itu akan dipergunakan untuk pendanaan di 2029. Dia tak menyebut lebih jauh 2029 apa yang dimaksud, tapi dalam konteks politik, itu merujuk pada Pemilihan Umum.
“Tambang di NU ini, tampaknya akan dijadikan mesin pendanaan untuk 2029. Untuk siapa? Mungkin saja untuk Pak Jokowi,” pungkasnya. (Arya/Fajar)
