Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah (Center for Sharia Economic Development/CSED) INDEF menilai ekonomi dan keuangan syariah Indonesia tengah memasuki fase baru dengan pergeseran ke sektor riil, khususnya industri halal, sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Ekonom CSED INDEF Handi Risza mengatakan selama ini perkembangan ekonomi syariah di Indonesia lebih banyak didorong sektor keuangan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir mulai terjadi transformasi menuju sektor riil dan arus utama perekonomian nasional.
“Transformasi ini perlu terus dijaga agar pada 2026 ekonomi dan keuangan syariah tumbuh inklusif dan berkelanjutan,” kata Handi dalam Catatan Akhir Tahun Ekonomi Syariah yang diterima Katadata.co.id, Kamis (25/12).
Menurut Handi, industri halal memiliki potensi besar untuk berkembang pada 2026. Adanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga nonkementerian di bawah Presiden dinilai memperkuat posisi pengembangan produk halal nasional.
Selain itu, kata dia, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp335 triliun membuka peluang strategis bagi industri pangan halal.
Ekonomi dan keuangan syariah juga telah terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 serta RPJMN 2025–2029.
Dalam laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025 yang dirilis DinarStandard, Indonesia mempertahankan peringkat ketiga dunia dengan skor Global Islamic Economy Indicator (GIEI) sebesar 99,9, naik 19,8 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Capaian itu didorong oleh masuknya investasi halal sepanjang 2023 di negara ini. Sebanyak 40 transaksi senilai US$1,6 miliar terealisasi di sektor makanan halal, kosmetik, farmasi, teknologi halal, dan gaya hidup Muslim. “Ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor terhadap ekosistem halal Indonesia,” ujar Handi.
Meski begitu, Handi menyoroti masih rendahnya inklusi keuangan syariah. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2025 mencatat literasi keuangan syariah mencapai 43,42%, sementara inklusinya baru 13,41%. Artinya, terdapat kesenjangan sekitar 30% antara pemahaman dan pemanfaatan layanan keuangan syariah.
Untuk mendorong pertumbuhan, pemerintah juga mengandalkan peran Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank BUMN serta rencana pembentukan Bank Syariah Nasional (BSN) guna memperkuat pembiayaan sektor perumahan dan ekonomi riil. Di sisi lain, lembaga keuangan sosial syariah berbasis zakat dan wakaf dinilai semakin berperan sebagai jaring pengaman sosial, terutama bagi kelompok miskin ekstrem.
Handi menambahkan, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berpotensi menjadi katalis pembiayaan industri halal nasional. Dengan target investasi Rp720 triliun pada 2026, sebagian pembiayaan Danantara diharapkan mengalir ke sektor keuangan syariah dan industri halal, termasuk proyek Kampung Haji dan Umrah senilai Rp20 triliun.
