PNBP Provinsi Banten mencatat pertumbuhan 9,28 persen dengan realisasi mencapai 132,50 persen dari target, jauh di atas rata-rata nasional 93,20 persen.
IDXChannel - Provinsi Banten mencatatkan kinerja APBN yang semakin meningkat hingga 30 November 2025, baik dari sisi penerimaan negara maupun belanja. Hal ini disampaikan para pimpinan Kemenkeu Satu Regional Banten, yaitu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten Lisbon Sirait, Kepala Kanwil DJP Banten Aim Nursalim Saleh, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan KPU BC Soekarno Hatta Fitra Krisdianto, dan Djanurindro Wibowo selaku Kepala Kanwil DJKN Banten.
Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Provinsi Banten mencatat pertumbuhan 9,28 persen dengan realisasi mencapai 132,50 persen dari target, jauh di atas rata-rata nasional 93,20 persen. Pertumbuhan ini ditopang oleh sektor Pendapatan Pelayanan Pertanahan, Jasa Kepelabuhanan, Pendapatan Paspor, Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan, dan Jasa Pelayanan Rumah Sakit.
"Capaian ini menunjukkan kinerja APBN dan APBD Banten yang semakin baik, sekaligus menegaskan konsistensi pemerintah dalam menjaga realisasi pendapatan dan belanja agar mendukung pembangunan daerah secara optimal," ungkap Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten Lisbon Sirait pada laman pajak.go.id, yang dikutip Kamis (25/12/2025).
Sementara itu, belanja negara tercatat mengalami kontraksi 4,0 persen, dengan realisasi sebesar 86,78 persen, di atas realisasi nasional 82,50 persen dari target. Kontribusi terbesar berasal dari Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp17,63 triliun atau 92,61 persen, sedangkan realisasi Belanja K/L tercatat Rp7,21 triliun atau 75,19 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional 87,10 persen.
Lebih rinci, jenis Belanja Pegawai dan Belanja Bansos menunjukkan pertumbuhan positif hingga 30 November 2025, sementara Belanja Modal dan Belanja Barang mengalami kontraksi masing-masing 28,89 persen dan 35,75 persen. Realisasi Belanja Pegawai sebesar 94,13 persen didorong penambahan PPPK dan ASN/TNI/Polri pada beberapa Kementerian/Lembaga.
Sementara itu, realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal tercatat 63,64 persen dan 51,74 persen, dipengaruhi antara lain oleh berakhirnya kegiatan Pemilu 2024 serta kebijakan efisiensi anggaran. Belanja Bansos mencapai 90,26 persen, utamanya untuk Bantuan PIP/KIP Kuliah yang dialokasikan pada Kementerian Agama.
Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) tumbuh 2,83 persen, dengan total penyaluran Rp17,63 triliun atau 92,61 persen dari target nasional 92,10 persen. Jenis TKD seperti Dana Bagi Hasil dan DAK Non-fisik mencatat pertumbuhan positif, sedangkan DAU, DAK Fisik, Dana Desa, dan Insentif Fiskal mengalami kontraksi karena turunnya pagu anggaran, adanya kegiatan DAK Fisik yang tidak dilaksanakan, serta evaluasi dana desa non-earmark.
Terkait hibah, total pendapatan hibah hingga 30 November 2025 mencapai 68 hibah dengan nilai Rp390,40 miliar, digunakan untuk mendukung program Kementerian Agama, Kejaksaan Agung RI, dan POLRI.
Sementara itu, kinerja APBD Banten mencatat pertumbuhan pendapatan daerah 3,72 persen, meski belanja daerah mengalami kontraksi 0,77 persen. Penyaluran TKD ke Provinsi Banten tercatat Rp17,63 triliun, atau 48,94 persen dari total pendapatan daerah Banten.
(Shifa Nurhaliza Putri)
