Jelang Tahun Baru, Pemerintah Percepat Penanganan dan Pemulihan di Aceh, Sumut, dan Sumbar

JAKARTA, DISWAY.ID-- Pemerintah memastikan percepatan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat masih terus dilakukan, meskipun saat ini memasuki periode libur Natal 2025 dan tahun baru 2026. 

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Pratikno, pada konferensi pers perkembangan harian penanganan bencana banjir dan longsor Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Kamis 15 Desember 2025. 

BACA JUGA:Kemenhaj Pastikan Kartu Nusuk Dibagikan ke Jemaah di Asrama Haji Sebelum Keberangkatan ke Arab Saudi

BACA JUGA:Sinopsis Drama China The Unclouded Soul, Pertarungan Sengit antara Dunia Manusia dan Siluman

“Saya bersama Kepala BNPB dan jajaran juga pemerintah daerah untuk bersama-sama memulihkan Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. 

“Kami hadir di Aceh untuk memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan langkah pemulihan dan tetap dijalankan tetap dilaksanakan menjelang pergantian tahun ini tidak ada libur semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Pratikno yang tersambung melalui daring dari Aceh. 

Selanjutnya, pada konferensi pers tersebut juga disampaikan hingga saat ini terdapat 13 kabupaten/kota telah menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan. 

Adapun rinciannya untuk Provinsi Aceh sebanyak empat kabupaten/kota, Sumatra Utara lima kabupaten/kota, dan Sumatra Barat empat kabupaten/kota. 

BACA JUGA:Ratusan Jemaah Umrah Terlunta-lunta di Bandara Jeddah Akibat Delay 2 Hari, Lion Air Beri Penjelasan

BACA JUGA:MR.D.I.Y. Indonesia Hadir untuk Ibu: Buka 'Hotline Curhat Ibu' dan Dorong Dukungan Kesehatan Mental

“Meskipun demikian di Provinsi Aceh ada 11 kabupaten yang akan memperpanjang fase tanggap darurat. Semua ini dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dbutuhkan oleh warga bisa terlaksana dengan maksimal dan agar daerah benar-benar siap memasuki ke fase pemulihan,” lanjut Pratikno. 

Pembangunan Hunian Tetap dan Hunian Sementara

Pratikno juga mengatakan, percepatan penanganan darurat pada ketiga provinsi tersebut juga dapat dilihat dari perkembangan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang dikebut meskipun memasuki momen pergantian tahun. 

Hingga saat ini di Provinsi Aceh, daerah yang sudah memasuki tahap pembangunan huntara adalah Kabupaten Pidie Jaya. 

BACA JUGA:Pengibaran Bendera GAM di Aceh, Komisi I DPR RI Minta Pendekatan Dialog