Jurus Pemerintah Agar Cadangan Pangan Makin "Berotot"

Pada 2026, pemerintah memperkuat cadangan pangan dan pakan yang dikelola sejumlah badan usaha milik negara. Tiga di antaranya adalah beras, minyak goreng, dan jagung pakan. Komoditas pangan yang masih bergantung dari impor dan harganya mudah bergejolak, seperti bawang putih, juga bakal dicadangkan.

Namun, ingat. Khusus beras, kanal penyalurannya juga perlu diperluas. Jangan sampai beras tersebut turun mutu dan harus didisposal, sehingga merugikan negara.

Pada Senin (29/12/2025), Kementerian Koordinator Bidang Pangan menetapkan cadangan beras pemerintah (CBP) pada 2026 sebanyak 4 juta ton. Volume tersebut meningkat dari CBP 2025 yang sebanyak 3 juta ton.

Cadangan jagung pemerintah (CJP) pada 2026 juga ditargetkan bisa mencapai 1 juta ton. Target itu jauh lebih tinggi ketimbang CJP pada 2025 yang ditetapkan sebanyak 300.000 ton.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, CBP 2026 ditingkatkan untuk mengantisipasi gejolak stok dan harga beras. Selain itu, CBP itu juga diperlukan untuk bantuan pangan atau jaring pengaman sosial dan darurat bencana.

Untuk CJP, pemerintah juga menambahnya guna mengantisipasi gejolak stok dan harga pakan ayam. Pada 2026, kebutuhan daging dan telur ayam ras diperkirakan bakal meningkat seiring bertambahnya jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Cadangan beras dan jagung itu berasal dari serapan dalam negeri. Untuk itu, Bulog telah diminta mempersiapkan serapan dan gudang-gudang penyimpanannya," kata Zulkifli.

Menteri Pertanian dan juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menuturkan, pemerintah menargetkan menyerap gabah petani sebanyak 2-2,5 juta ton setara beras saat panen raya padi pada 2026. Hal itu guna memperkuat CBP sekaligus menjaga harga gabah tetap menguntungkan petani.

Saat ini, CBP yang dikelola Bulog sangat kuat dan tertinggi sejak Indonesia merdeka. Per 29 Desember 2025, CBP tersebut mencapai 3,39 juta ton.

“Ini stok beras pemerintah tertinggi sepanjang sejarah. Jadi untuk 2026, stok beras bukan hanya aman, tapi sangat aman,” tuturnya melalui siaran pers di Jakarta, Senin (29/12/2025) malam.

Selain gabah/beras, Amran menambahkan, pemerintah juga bakal menyerap jagung petani. Upaya ini juga dalam rangka memperkuat CJP yang pada tahun depan ditargetkan minimal 1 juta ton dan menjaga harga jagung tetap menguntungkan petani.

Ini stok beras pemerintah tertinggi sepanjang sejarah. Jadi untuk 2026, stok beras bukan hanya aman, tapi sangat aman.

Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan target serapan gabah/beras dan jagung itu seiring dengan potensi peningkatkan produksi kedua komositas itu pada 2026. Tahun depan, Kementan) menargetkan produksi beras dan jagung nasional masing-masing bisa mencapai 34,77 juta ton dan 18 juta ton.

Badan Pusat Statistik memperkirakan produksi beras nasional pada Januari-Desember 2025 sebanyak 34,77 juta ton. Dalam periode yang sama, produksi jagung pipilan kering secara nasional diproyeksikan mencapai 16,55 juta ton.

Dari sisi dana dan jumlah gudang penyimpannya, sepertinya tidak perlu dikhawatirkan. Ini mengingat pemerintah bakal mengalokasikan dana Rp 22,7 triliun kepada Bulog melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Selain itu, pada 2026, pemerintah juga akan menggulirkan anggaran sekitar Rp 5 triliun untuk membangun 100 gudang Bulog.

Tantangannya justru dari sisi menjaga mutu CBP. Ini mengingat masa simpan beras hanya sekitar empat hingga enam bulan. Ingat, tahun ini sejumlah kalangan telah mengingatkan potensi disposal sebagian beras Bulog.

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Dwi Andreas Santosa memperkirakan 100.000 ton beras Bulog bakal turun mutu dan tidak layak dikonsumsi (disposal) sehingga berpotensi merugikan negara Rp 1,2 triliun. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, memproyeksikan 300.000 ton beras Bulog terancam disposal sehingga berpotensi merugikan negara Rp 4 triliun (Kompas, 26/8/2025).

Bahkan, Bapanas sendiri mengakuinya. Pada awal Oktober 2025, Bapanas menyebutkan sebanyak 29.990 ton beras Bulog turun mutu. Beras yang kualitasnya turun itu terdiri dari 3.100 ton beras hasil pengadaan dalam negeri dan 26.890 ton beras impor atau pengadaan dari luar negeri.

Bapanas juga mendapati 1,45 juta ton beras impor atau 37,95 persen dari total CBP sudah berusia simpan lebih dari enam bulan. Bulog pun diminta mengolah ulang beras itu untuk memperbaiki mutu beras tersebut sebelum disalurkan. Jika benar-benar tak layak konsumsi, beras turun mutu itu dilelang untuk pakan ternak (Kompas, 6/10/2025).

Untuk memitigasinya, kanal penyaluran CBP perlu diperluas. Selama ini, kanal yang tersedia baru berupa program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, dan bantuan korban bencana di dalam dan luar negeri.

Sebenarnya, terdapat tujuh kanal penyaluran CBP yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran CBP. Dalam Inpres itu, CBP juga dapat disalurkan untuk aparatur sipil negara, TNI, Polri, program MBG, cadangan beras pemerintah daerah, kerja sama internasional, dan bantuan pangan luar negeri.

Selain itu, ekspor beras juga menjadi opsi lain pemerintah. Opsi tersebut tentu saja harus mempertimbangkan neraca produksi-konsumsi beras di dalam negeri dan harga beras di pasar internasional.

Selain beras dan jagung, pemerintah juga memperkuat cadangan minyak goreng pemerintah (CMGP) di Bulog dan ID Food. Caranya dengan mengharuskan eksportir sejumlah produk turunan kelapa sawit menyetor Minyakita ke kedua BUMN itu sebanyak 35 persen dari total realisasi kewajiban memasok kebutuhan domestik (DMO) Minyakita.

Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. Regulasi itu telah berlaku sejak 26 Desember 2025.

Ada kenaikan realisasi DMO Miyakita ke BUMN dari rerata 8 persen menjadi 17,8 persen. Dengan regulasi baru, realisasi DMO Minyakita ke BUMN nanti bisa meningkat menjadi 35 persen.

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra mengatakan, dalam empat bulan terakhir stok Minyakita yang dikelola BUMN bertambah. Salah satu faktor utamanya adalah penyaluran bantuan pangan berupa minyak goreng.

Sepanjang 1 September 2025 hingga 29 Desember 2025, total realisasi DMO Minyakita sebanyak 659.577 ton. Dari jumlah itu, total realisasi DMO Minyakita ke Bulog dan ID Food sebanyak 116.949 ton atau 17,8 persen dari total realisasi DMO.

“Ada kenaikan realisasi DMO Miyakita ke BUMN dari rerata 8 persen menjadi 17,8 persen. Ini masih dipengaruhi penyaluran bantuan pangan berupa minyak goreng. Dengan regulasi baru, realisasi DMO Minyakita ke BUMN nanti bisa meningkat menjadi 35 persen,” katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (29/12/2025).

Kemendag mencatat, selama ini, pasokan Minyakita dari hasil DMO ke Bulog dan ID Food sekitar 8 persen atau 14.262 ton. Melalui regulasi baru itu, stok Minyakita di Bulog dan ID Food itu bisa mencapai 63.000 ton atau minimal 35 persen dari rerata DMO Minyakita pada 2025, yakni 178.000 ton.

Nawandaru juga mengungkapkan, pemerintah tengah membahas strategi khusus untuk menjaga stabilitas stok dan harga bawang putih. Strategi tersebut diperlukan lantaran selama ini Indonesia masih sangat bergantung pada baang putih impor.

Sejumlah strategi yang tengah dibahas itu adalah pendistribusian bawang putih impor ke pasar-pasar rakyat. Selain itu, mengefektifkan kebijakan wajib tanam bawang putih bagi para importir komoditas tersebut dalam jangka menengah dan panjang.

“Strategi lainnya adalah memperkuat cadangan bawang putih pemerintah. Sumber cadangan itu bisa berasal dari bawang putih hasil implementasi kebijakan wajib tanam. Dengan cadangan itu, pemerintah dapat sewaktu-sewaktu meredam gejolak stok dan harga bawang putih,” ungkapnya.