PERGANTIAN tahun telah menempatkan 2025 di masa lalu. Dalam lembaran baru, 2026 membentangkan jalan masa depan bangsa yang penuh simpangan dan tantangan.
Tahun ini sudah semestinya kita mulai dengan refleksi. Menengok ke belakang, 2025 harus diakui merupakan tahun yang kurang memuaskan. Selama setahun terakhir, wajah pembangunan menyimpan gurat kelelahan.
Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,2% agaknya akan tercapai. Akan tetapi, angka itu nyatanya belum cukup mengangkat kesejahteraan rakyat secara merata. Upah minimum naik secara nominal. Namun, jika dipertandingkan dengan kebutuhan hidup layak, upah masih tetap babak belur.
Pertumbuhan ekonomi di angka 5% ke atas termasuk yang tertinggi di tingkat kawasan maupun global. Akan tetapi, dampaknya masih kurang terasa karena sering kali kue pertumbuhan hanya menjadi pesta bagi segelintir kelompok, baik korporasi besar maupun para elite.
Rakyat secara umum terpaksa masih gigit jari sambil berjuang menahan tekanan ekonomi. Di 2025, badai pemutusan hubungan kerja (PHK) menerjang dan menghantui sepanjang tahun. Berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan, angka PHK pada Januari hingga November sebanyak 79.302 orang.
Baca Juga :Sambut Tahun Baru, Naik Transjakarta, MRT, dan LRT Gratis
Namun, bila ditanyakan ke serikat-serikat pekerja, angkanya menembus 100 ribu orang. Salah satu penyebabnya, tidak semua pekerja yang terkena PHK terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Belum lagi ditambah angka pekerja di sektor informal yang masih mendominasi struktur ketenagakerjaan. Sebagian besar dari mereka bukan peserta penjaminan sosial tenaga kerja.
Dari situ dapat terlihat betapa banyak pekerja dalam posisi yang sangat rentan tanpa perlindungan sosial yang memadai. Ketika pemerintah menggelontorkan kebijakan subsidi upah, mereka yang paling rentan tersebut malah tidak kebagian karena tidak masuk sistem pelindungan oleh negara. Ketidakadilan mencuat.
Bung Hatta, Bapak Proklamator kita, pernah menekankan bahwa demokrasi bukan hanya soal kebebasan politik, melainkan juga keadilan sosial dan ekonomi.
Hal itu juga sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ilustrasi keadilan sosial. Foto: Media Indonesia.
Penguasaan oleh negara sudah, tetapi penggunaan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat masih jauh panggang dari api.
Keadilan akses pelayanan publik pada 2025 juga masih menampakkan ketimpangan. Ombudsman RI mencatat ribuan keluhan atas infrastruktur, administrasi kependudukan, dan pelayanan kesehatan yang tidak merata.
Kekurangan itu makin terlihat jelas di daerah terpencil. Fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas yang minim tenaga medis memperburuk ketimpangan antara kota dan desa.
Isu yang tak kalah mendesak ialah keadilan ekologis. Pembangunan nasional yang berorientasi pada investasi ekstraktif sering kali menumbalkan kelestarian alam.
Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menghantam separuh Sumatra dan merenggut lebih dari seribu jiwa adalah konsekuensi yang harus kita bayar. Namun, mestinya itu bisa kita cegah dengan menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan yang menopang penghidupan rakyat.
Awal 2026 harus menjadi momentum pembalikan arah kebijakan, dari yang bersifat elitis menjadi berpedoman pada harapan rakyat. Indikatornya ialah kenaikan kesejahteraan secara merata, bukan sekadar angka-angka statistik. Pemimpin dituntut berani menjunjung prinsip salus populi suprema lex esto, bahwa keselamatan atau kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Selamat Tahun Baru 2026.
