Kritik Dibalas Bangkai Ayam hingga Molotov

JAKARTA, KOMPAS - Bangkai ayam disertai pesan berisi ancaman dikirim ke rumah disjoki asal Aceh, DJ Donny atau Ramond Dony Adam. Setelah itu, dua orang tak dikenal melempar rumahnya dengan molotov. Rangkaian teror ini diduga muncul karena DJ Donny kerap mengkritik pemerintah. Salah satunya terkait penanganan bencana di Sumatera.

Ia melaporkan rangkaian teror itu ke Polda Metro Jaya pada 31 Desember 2025. Laporan teregistrasi dengan nomor STTLP/B/9545/XII/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.

"Tindakan ini (teror) sudah bukan hanya merugikan diri saya, tetapi juga mengancam keamanan keluarga dan orang sekitar," ujar DJ Donny ketika dihubungi Kamis (1/1/2026).

DJ Donny mengabarkan teror tersebut melalui media sosialnya. Ia dikirimi bangkai ayam berwarna hitam dalam kotak plastik serta pesan berisi ancaman pada 29 Desember 2025.

Isi ancamannya ialah "Kau akan jadi seperti ayam ini jika mulutmu dan medsosmu kelakuannya seperti binatang!!! Jgn main-main" dan "Jaga mulutmu! Terutama di medsos jangan pecah belah bangsa! atau kamu akan jadi seperti ayam ini!!!". Bahkan, foto dirinya diberi garis merah pada bagian leher.

Rumahnya kemudian disatroni dua lelaki tak dikenal pada 31 Desember 2025 dini hari. Aksi itu terekam kamera pemantau (CCTV).

Seorang di antaranya mengenakan masker, jaket, dan celana panjang. Sementara temannya memakai topi, masker, jas hujan, sarung tangan, dan celana panjang.

Dalam video berdurasi 33 detik yang dibagikan DJ Donny, dua orang tersebut melihat situasi sekitar. Sejurus kemudian, lelaki yang memakai topi mengeluarkan molotov, membakarnya, dan melemparkannya ke rumah.

DJ Donny mengatakan, tidak tertera alamat pengirim pada paket bangkai ayam berwarna hitam serta pesan berisi ancaman. Sementara molotov tidak sampai membakar rumahnya karena apinya mati setelah dilempar.

"Allah masih baik. Padam. Kalau enggak, bisa kebakar. Itu kena mobil, kena atas mobil segala macam," tutur DJ Donny.

Ia meminta agar teror ini diungkap. Jika tidak, maka persepsi publik terhadap pemerintah tambah buruk. Jangan sampai hal-hal seperti ini digunakan oleh orang tidak bertanggung jawab untuk merusak citra pemerintah.

Selain teror, DJ Donny mendapat banyak telepon dari nomor tak dikenal. Namun, ia tak menggubrisnya. Kotak masuk media sosialnya juga penuh pesan berisi caci maki.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto menjawab singkat perihal laporan DJ Donny. "Iya sudah diterima laporan soal dua teror itu," ujar Budi.

Tak hanya DJ Donny. Teror juga dialami aktivis Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik, Virdian Aurellio, dan Sherly Annavita. Peristiwa ini dinilai sebagai bentuk serangan terhadap kemerdekaan berpendapat warga negara yang dijamin konstitusi.

Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid menyebut, teror bangkai ayam, pelemparan telur busuk, vandalisme, serangan bom molotov, dan serangan digital sebagai upaya sistematis untuk menciptakan iklim ketakutan. Pola serangan juga memiliki benang merah, yakni membungkam kritik publik atas buruknya penanganan bencana ekologis di Sumatera akibat kebijakan pro-deforestasi.

"Kritik yang lahir dari solidaritas kemanusiaan dan semangat perbaikan justru dibalas intimidasi fisik dan digital," kata Usman.

Pesan ancaman yang ditujukan kepada Iqbal, DJ Donny, Virdian, dan Sherly menegaskan bahwa negara ini belum memiliki kewibawaan hukum. Alhasil, orang tertentu berani melakukan teror fisik dan digital tanpa rasa takut pada hukum.

Menurut Usman, jika teror berlalu tanpa pengusutan, maka negara secara tidak langsung merestui praktik antikritik. Bahkan, negara turut memvalidasi kekhawatiran 2025 sebagai tahun malapetaka nasional hak asasi manusia (HAM).

Koalisi masyarakat sipil turut menyuarakan keprihatinannya terhadap rangkaian teror. Dalam pernyataan sikap bersama Warga Jaga Warga disebutkan bahwa teror dan intimidasi kepada warga negara adalah wajah totalitarianisme rezim Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Teror tersebut juga serangan terhadap nilai demokrasi dan kemerdekaan menyampaikan pikiran atau pendapat yang dijamin oleh konstitusi maupun regulasi. Serangan secara masif dan sistematis yang dialami kelompok kritis dan pemengaruh bahkan dipelintir oleh pendengung di media sosial, seolah-olah teror adalah kebohongan.

Apa yang terjadi kembali menunjukkan dua kegagalan negara untuk menjaga dan melindungi warga. Pertama, adanya pembiaran teror dan intimidasi tanpa respons dan sikap yang tegas untuk menghukum peneror dan intimidasi.

Kedua, negara gagal untuk mendengarkan dan mengurai aspirasi kritis warga serta menormalisasi bentuk-bentuk tindakan yang mengabaikan suara publik dalam penanganan bencana dan sejumlah isu publik lainnya.

Koalisi masyarakat sipil antara lain terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Greenpeace, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Watchdoc Documentary, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Indonesia Corruption Watch (ICW), dan lainnya.

Pada intinya negara dinilai lupa bahwa warga adalah bagian paling penting dalam setiap urusan dan kebijakan publik yang diambil. Warga juga bagian paling penting dalam ruang pengawasan agar jalannya pemerintahan tetap akuntabel dan tidak mengarah pada kekuasaan yang sewenang-wenang.

Situasi hari ini menjadi penanda bagi semua elemen masyarakat untuk menjaga satu sama lain, Warga Jaga Warga. Koalisi masyarakat sipil tidak akan mendorong tuntutan dan desakan lantaran tidak akan banyak berguna. Warga justru diajak untuk terus bersama, saling menjaga setiap orang yang hari ini meluapkan ekspresi dan pendapatnya atas buruknya kualitas negara.