Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat kinerja Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) Indonesia yang baik sepanjang 2025.
Kepala Bappebti Tirta Karma Senjaya menetapkan sejumlah target untuk mendorong pertumbuhan Perdagangan Bursa Berjangka Komoditi (PBK) pada 2026, yang didasarkan pada capaian kinerja sepanjang 2025 dan dinilai memberikan optimisme terhadap kinerja PBK ke depan.
Tirta mencatat, dari Januari hingga November 2026, volume transaksi PBK mencapai 14,56 juta lot atau tumbuh 12 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun nilai transaksi secara keseluruhan mencapai Rp 42.867 triliun sepanjang 2025, meningkat 49,8 persen secara tahunan atau year on year (yoy).
“Dari keseluruhan nilai transaksi tersebut, kontrak berjangka berbasis komoditi berkontribusi sebesar 89,48 persen,” kata Tirta dalam Pembukaan Perdagangan Bursa Berjangka Komoditi Indonesia Tahun 2026 di Kementerian Perdagangan, Jumat (2/1).
Selain itu, Tirta menyampaikan perdagangan fisik timah murni batangan ekspor sepanjang Januari hingga 15 Desember 2025 mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp 26,98 triliun dengan volume 9.830 lot. Sementara itu, transaksi pasar fisik emas digital pada periode Januari hingga pertengahan Desember 2025 mencapai Rp 107,43 triliun dengan volume sebesar 55,58 metrik ton.
“Sedangkan untuk perdagangan kontrak berjangka CPO (crude palm oil) yang tercatat memiliki nilai transaksi national value sebesar Rp 2,69 triliun dengan besaran volume transaksi sebesar 30,341 lot,” lanjut Tirta.
Tirta melanjutkan, kontrak syariah murabahah memiliki nilai transaksi yang mencapai Rp 693,47 miliar dengan volume 415.986,7 blue barrel sepanjang Januari hingga 15 Desember 2025. Sementara itu, transaksi kontrak berjangka branded crude oil mencatatkan nilai Rp 3,14 miliar dengan volume 30 lot, dan perdagangan Renewable Energy Certificate (REC) mencatatkan nilai transaksi Rp 1,84 miliar dengan volume 44.495 lot.
“Melalui perdagangan REC ini kami berharap instrumen ini dapat mengoptimalisasi upaya perdagangan hijau dalam mendukung upaya kita semua untuk keberlanjutan ekosistem,” ucap Tirta.
CPO dan REC Diutamakan di Bursa Komoditi 2026Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti, menilai CPO dan REC menjadi komoditas utama yang patut didorong pada PBK 2026. Ia menyampaikan, nilai ekspor CPO Indonesia telah mencapai USD 28,37 miliar, yang menunjukkan kontribusi signifikan dari salah satu komoditas unggulan nasional tersebut.
Selain itu, REC juga menjadi instrumen penting ke depan. Menurut Roro, REC merupakan terobosan krusial karena semakin banyak pasar internasional yang mensyaratkan aspek ekonomi hijau dan keberlanjutan lingkungan dalam aktivitas perdagangan.
“Maka hal-hal seperti inilah kita persiapkan. Dan tentunya kerja sama lintas stakeholder itu sangat-sangat penting dalam hal ini. Tapi kalau dari segi target (untuk CPO dan REC) tentu kita berharap bahwa ini akan semakin meningkat dengan berjalannya waktu,” ucap Roro.
Menambahkan Roro, Presiden Direktur Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Nursalam, menjelaskan bahwa bursa bersama pelaku pasar dan Bappebti terus berupaya meningkatkan volume dan nilai perdagangan CPO, meskipun capaian saat ini belum sepenuhnya sesuai harapan.
“Bahkan per hari ini member kami sudah 58 perusahaan CPO terbesar yang ada di Indonesia. Jadi mudah-mudahan. Saya yakin optimis pasti akan meningkat,” kata Nursalam.
Nursalam mencatat, volume transaksi harian masih relatif terbatas, yakni sekitar 50 hingga 100 ton per hari. Meski demikian, ia menargetkan naik 50 persen dan tetap optimistis volume perdagangan akan meningkat pada 2026.
Ia pun mengakui berbagai kendala masih dihadapi dalam pengembangan perdagangan CPO di bursa, sehingga dibutuhkan waktu, edukasi, serta dukungan kolektif dari pemerintah, regulator, dan pelaku usaha. “Sekarang kita teman-teman tahu kendala CPO seperti apa sekarang ini yang terjadi. Dan itu tidak bisa kayak main sulap hanya membalik tangan. Kita perlu waktu untuk bisa memahami kepada seluruh mereka semua,” jelas Nursalam.
Kemudian terkait REC, Nursalam menjelaskan instrumen tersebut berperan dalam membangun pasar energi terbarukan. Ia menyebut, REC bukan sekadar soal minat pasar, melainkan bagian dari upaya transisi menuju energi hijau.
Melalui REC, pelaku usaha yang membangun energi terbarukan mendapatkan insentif, sementara pengguna listrik dengan konsumsi besar dapat mengimbangi penggunaan energinya dengan membeli sertifikat REC sesuai kebutuhan konsumsi listriknya.
“Sehingga kita harapkan, berubah-ubah, kita dibantu membangun listrik dari energi terbarukan. Yang nyuplai masih banyak. Karena ini butuh edukasi kepada pelaku juga sih. Supaya REC juga kan semua orang tau, bahwa ini ada REC, dan apa manfaat dan sebagainya,” tutur Nursalam.
