Siapa Menentukan Jumlah Anak Ideal?

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia kerap dirujuk sebagai negara yang berhasil menurunkan angka kelahiran dan memasuki fase baru transisi demografi. Angka fertilitas total (total fertility rate/TFR) mendekati tingkat penggantian alamiah, semakin banyak perempuan menempuh pendidikan tinggi, dan relasi gender dalam keluarga perlahan mengalami pergeseran. Dalam narasi publik, penurunan fertilitas ini sering dibaca sebagai tanda keberhasilan: keluarga makin rasional dan pilihan reproduksi makin bersifat individual.

Namun, ada satu hal yang kerap luput dari perhatian di balik angka statistik tersebut: preferensi jumlah anak—berapa anak yang dianggap ideal—tidak selalu bergerak lurus mengikuti penurunan angka kelahiran. Preferensi ini tidak statis. Ia berubah, dinegosiasikan, dan dalam banyak kasus justru berbalik arah.

Selama ini, penurunan fertilitas juga sering dipahami sebagai konsekuensi dari perubahan nilai dan struktur sosial yang lebih luas. Dalam literatur kependudukan, proses ini kerap dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai Second Demographic Transition (SDT): pergeseran menuju individualisme, pendidikan yang lebih tinggi, dan redefinisi peran keluarga serta relasi gender. Dalam kerangka ini, keinginan memiliki anak yang lebih sedikit kerap dianggap sebagai hasil yang hampir otomatis dari modernisasi dan pemberdayaan perempuan.

Masalahnya, realitas sosial tidak sesederhana itu.

Jika angka kelahiran dilihat sebagai hasil akhir, preferensi adalah proses yang mendahuluinya. Ia mencerminkan harapan, pertimbangan, dan dinamika yang hidup dalam keseharian rumah tangga. Dan proses ini berlangsung jauh lebih cair daripada yang sering kita asumsikan.

Data longitudinal rumah tangga di Indonesia menunjukkan bahwa preferensi jumlah anak tidak bergerak secara seragam. Kelompok perempuan yang sejak awal menginginkan sedikit anak memang tetap dominan, tetapi proporsinya menyusut dari waktu ke waktu. Sebaliknya, preferensi menengah dan tinggi justru tumbuh. Lebih dari itu, banyak perempuan yang semula menginginkan sedikit anak kemudian bergeser pada keinginan memiliki lebih banyak—dan sebaliknya.

Temuan ini menantang anggapan bahwa preferensi fertilitas adalah keputusan yang stabil dan sekali jadi. Preferensi bukan sekadar angka di kuesioner. Ia hidup dalam relasi keseharian, sehingga sangat mungkin berubah seiring perubahan pengalaman hidup, kondisi ekonomi, dan posisi tawar di dalam rumah tangga.

Dengan kata lain, ketidakstabilan preferensi bukan anomali. Ia justru bagian dari proses sosial itu sendiri.

Keputusan tentang jumlah anak jarang benar-benar diambil secara individual. Ia dinegosiasikan—secara halus maupun terbuka—dalam relasi antara suami dan istri, serta dalam konteks sosial yang lebih luas. Peningkatan otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga memang berkorelasi dengan kecenderungan menginginkan jumlah anak yang lebih sedikit. Namun, dampak otonomi ini jarang berdiri sendiri.

Struktur tempat tinggal pasca-pernikahan, misalnya, memainkan peran penting. Tinggal bersama orang tua atau mertua bukan sekadar soal keterbatasan ekonomi atau tradisi. Ia juga menentukan siapa yang hadir dalam percakapan sehari-hari ketika keputusan keluarga dibentuk. Dalam konteks seperti ini, nilai, ekspektasi, dan norma generasi sebelumnya sangat mungkin ikut masuk ke dalam proses pengambilan keputusan.

Menariknya, pengaruh antargenerasi ini tidak bekerja secara simetris. Kedekatan dengan orang tua perempuan seringkali berkaitan dengan preferensi jumlah anak yang lebih rendah, terutama pada perempuan dengan preferensi yang tidak stabil. Sebaliknya, dominasi pengaruh orang tua pasangan—mertua—cenderung memperkuat norma pronatalis, dorongan untuk memiliki lebih banyak anak.

Preferensi fertilitas, dengan demikian, bukan hanya soal keinginan personal. Ia adalah hasil dari relasi sosial yang konkret, yang berlangsung di dalam dan di sekitar rumah tangga.

Kondisi ekonomi rumah tangga turut menentukan seberapa kuat pengaruh-pengaruh tersebut bekerja. Pada rumah tangga dengan sumber daya terbatas, tekanan dari orang tua atau mertua cenderung lebih menentukan arah preferensi. Ketergantungan ekonomi membuat ruang negosiasi menjadi sempit.

Sebaliknya, ketika kondisi ekonomi membaik, pasangan memiliki ruang yang lebih besar untuk menegosiasikan keputusan secara mandiri. Dalam situasi ini, pengaruh antargenerasi cenderung melemah, dan preferensi fertilitas dapat bergerak ke arah yang berbeda—bahkan dalam lingkungan sosial yang sama.

Perubahan preferensi dalam konteks ini bukan cerminan “inkonsistensi” perempuan, melainkan refleksi dari perubahan posisi mereka dalam struktur rumah tangga dan relasi sosial yang lebih luas.

Jika penurunan fertilitas hanya dibaca sebagai hasil pemberdayaan perempuan semata, kita berisiko menyederhanakan proses sosial yang jauh lebih kompleks. Penurunan angka kelahiran dapat berjalan berdampingan dengan preferensi yang cair, dinegosiasikan, dan dipengaruhi oleh relasi kuasa yang tidak selalu tampak dalam statistik agregat.

Keputusan reproduksi, pada akhirnya, bukan sekadar pilihan individual. Ia adalah arena negosiasi sosial—antara pasangan, antara generasi, dan antara aspirasi pribadi dengan kondisi ekonomi yang berubah dari waktu ke waktu.

Memahami dinamika ini penting, bukan hanya untuk membaca ulang keberhasilan transisi demografi, tetapi juga untuk merancang intervensi sosial dan kebijakan keluarga yang lebih sensitif terhadap realitas rumah tangga. Tanpa itu, kita berisiko merayakan penurunan angka, sambil luput melihat proses sosial yang membentuknya.

Argumen dalam tulisan ini berangkat dari analisis longitudinal data panel rumah tangga Indonesia yang menelusuri dinamika preferensi fertilitas perempuan lintas waktu.